DPR pun Pertanyakan Kenaikan Harga BBM

DPR pun Pertanyakan Kenaikan Harga BBM

Jakarta -  Harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium kembali dinaikkan sebesar Rp 500 per liter, mulai Sabtu (28/3) kemarin. Menanggapi hal itu, Ketua Komisi VII DPR, Kardaya Warnika menilai, kebijakan pemerintah dalam menetapkan harga bahan bakar minyak tidak transparan.

"Sebelum reses (Februari) lalu kami rapat dengan Kementerian ESDM, mengenai mekanisme penetapan harga. Dalam kesimpulan rapat itu pemerintah memutuskan akan menurunkan harga solar menjadi Rp 6.400 (per liter). Kenapa sekarang justru malah dinaikkan?," ujarnya.

Menurutnya ,hasil putusan rapat kerja yang ditandatangani oleh Menteri ESDM dan pihak Komisi VII DPR bersifat mengikat dan harus dipatuhi. "Tapi janji hanya janji, sampai saat ini buktinya tidak pernah ditinjau atau diturunkan, sekarang malah dinaikkan," tegasnya.

Kardaya menilai, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM di tengah naiknya harga kebutuhan dan pangan seperti saat ini, cenderung tidak pro rakyat.

Mantan Kepala BP Migas itu juga mempertanyakan, tentang selisih harga premium yang direkomendasikan oleh PT Pertamina (Persero) sekitar Rp 8.000 per lite,r dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp 7.400 per liter untuk wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Rp 7.300 per liter di luar Jawa-Bali.

"Disampaikan di media, harga keekonomian untuk premium Rp 8.000, tapi pemerintah menetapkan Rp 7.300. Artinya ada selisih, selisih ini siapa yang tanggung?," katanya.

Jika selisih harga itu ditanggung Pertamina, itu akan menyalahi aturan perundang-undangan, karena sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, setiap perseroan terbatas tidak dibolehkan menanggung atau "menalangi" dana subsidi.

Kardaya juga menyayangkan, kenapa dalam penetapan harga BBM pihak pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM tidak berdiskusi dengan pihak DPR selaku wakil dari masyarakat .

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, premium tidak lagi menjadi barang subsidi. Penetapannya dibagi menjadi dua, yakni oleh pemerintah untuk premium penugasan di luar Jawa-Bali, dan Pertamina untuk premium umum di Jawa-Bali. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:bbm,