Pemanfaatan Air Mutlak untuk Kesra

Pemanfaatan Air Mutlak untuk Kesra

Bandung - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung Prof Dr Ida Nurlinda menyatakan swasta boleh memanfaatkan air sepanjang untuk kesejahteraan rakyat (kesra) melalui pengawasan dari pemerintah secara optimal.

"Ketika pengusahaan diberikan kepada badan hukum swasta harus diikuti dengan mekanisme pengawasan yang dilakukan pemerintah dan itu harus dilakukan secara mutlak," kata Prof Dr Ida Nurlinda pada diskusi bertema "Bagaimana Setelah MK Membatalkan UU Sumber Daya Air?" di Bandung.

Ia menyebutkan, terkait dengan pembatasan pengusahaan air ada beberapa poin yang harus diperhatikan yakni ketika pengusahaan air itu diberikan kepada pihak lain, bukan dilakukan oleh pemerintah, maka prinsipnya tidak boleh mengganggu, mengesampingkan, atau kemudian meniadakan hak rakyat atas air.

Menurut dia hal lain yang harus diperhatikan, negara harus memenuhi hak rakyat atas air karena akses rakyat terhadap air adalah hak yang bersifat asasi.

Kelestarian lingkungan hidup juga harus diperhatikan karena hal itu juga merupakan hak asasi manusia.

"Sebagai cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak, maka pengawasan dan pengendalian oleh negara atas air sifatnya mutlak," katanya.

Sebagai kelanjutan dari hak menguasai negara, maka prioritas utama yang diberikan pengusahaan atas air adalah BUMN atau BUMD.

Ia menjelaskan berdasarkan data dari organisasi peduli lingkungan WALHI Jabar, air bersih di Jabar bisa dipenuhi dari mata air yang ada di Jabar.

"Bila pemerintah bisa mengelolanya dengan baik, pemerintah bisa mengaturnya dengan baik, maka konflik yang cukup banyak terjadi di Jabar terkait dengan privatisasi air dan sulitnya akses petani terhadap pengairan sawah bisa teratasi," katanya.

Lebih lanjut ia menyebutkan yang menjadi persoalan bukan privatisasi itu dilarang atau tidak, tetapi bagaimana bisa membangun struktur hukum yang siapapun melakukannya atau bagaimana pengelolaan sumber daya alam itu, orientasinya adalah mempunyai nilai terhadap kesejahteraan rakyat.

"Bagaimana pemerintah harus mengelola sumber daya alam ini tanpa merugikan kita sebagai pemilik sumber daya alam itu," katanya menambahkan. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,