Pengesahan Menkumham atas Parpol Khawatir Timbulkan Konlfik

Pengesahan Menkumham atas Parpol Khawatir Timbulkan Konlfik

Ketua Bidang Politik dan Komunikasi Partai Perindo Arya Sinulingga

Jakarta - Ketua Bidang Politik dan Komunikasi Partai Perindo Arya Sinulingga mengatakan pengesahan Menteri Hukum dan HAM atas kepengurusan partai politik dikhawatirkan menimbulkan konflik horizontal.

"Konsekuensinya dikhawatirkan menjadi konflik horizontal. Seharusnya pemerintah tidak campur tangan," kata Arya di Jakarta, Rabu(1/4/2015).

Pernyataan Arya menyangkut langkah Menkumham mengesahkan kepengurusan partai politik PPP dan Golkar yang belakangan menimbulkan pro dan kontra.

Menurut dia, semestinya pemerintah dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM menunggu proses pengadilan yang tengah digulirkan salah satu kubu yang berpolemik dalam internal partai politik, sebelum mengesahkan kepengurusan partai politik.

Menkumham, kata dia, dapat menentukan kepengurusan yang sah manakala ada putusan hukum tetap dari pengadilan.

"Kalau seperti ini, elit di tingkat atas ribut, bagaimana dengan yang dibawah nanti," jelas dia.

Dia menilai wajar apabila pada akhirnya para anggota dewan di parlemen mengusulkan mengajukan hak angket untuk menyelidiki langkah Menkumham dibalik keputusannya mengesahkan kepengurusan partai politik belakangan ini.

"Hak angket itu haknya teman-teman di DPR RI, dan wajar digunakan. Mereka memiliki pertimbangan menggunakan hak tersebut," kata Arya.

Sejauh ini, wacana penggunaan hak angket terhadap Menkumham menuai dukungan dan penolakan dari sejumlah pihak. Seiring dengan polemik tersebut, muncul pula gagasan agar pengesahan kepengurusan partai politik diserahkan kepada lembaga independen seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mencegah adanya dugaan tindakan politis dalam prosesnya.Budi Suyanto.(Ode)**

.

Categories:Politik,
Tags:politik,

terkait

    Tidak ada artikel terkait