Masyarakat Menanggung Fasilitas Mobil Baru Pejabat Negara

Masyarakat Menanggung Fasilitas Mobil Baru Pejabat Negara

Jakarta -  Tak dapat disembunyikan lagi, kebijakan Presiden Joko Widodo yang menyetujui sekaligus meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2015, membuat miris banyak kalangan.
Lewat Perpres tersebut, fasilitas tunjangan uang muka untuk pembelian mobil perorangan bagi para pejabat negara, membengkak menjadi sekitar Rp 210 juta dari sebelumnya Rp 116 juta yang notabene diambil dari APBN.
Pada sisi lain, pemerintah malah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji 12 kg. Dampaknya, inflasi terjadi di mana-mana. Rakyat miskin pun semakin menderita.
Menurut pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti Yayat Supriatna, fasilitas mewah tersebut di sisi lain membuat masyarakat semakin sengsara dan harus menanggung akibatnya. 
Pasalnya, pemberian fasilitas untuk pejabat tersebut tidak dibarengi dengan upaya kesejahteraan masyarakat. Justru sebaliknya, masyarakat yang harus menanggung bebannya dengan berbagai kenaikan, seperti harga BBM, tarif dasar listrik, kenaikan kebutuhan pokok sampai kenaikan harga fasilitas kendaraan umum. "Perpres ini munculnya benar-benar tak tepat dengan kondisi masyarakat sekarang ini," ujarnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,