Naikkan BBM "Bumerang" bagi Jokowi

Naikkan BBM

Naikkan BBM "Bumerang" bagi Jokowi

Pekanbaru  - Rencana untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi bisa menjadi "bumerang" bagi pemerintahan Presiden RI terpilih Joko Widodo.

"Kalau tak hati-hati dan BBM naik sampai Rp 3.500, harga premium bisa mencapai Rp 10.000, itu akan lebih tinggi dari harga keekonomian karena biaya produksi hanya sekitar Rp 2.800 per liter. Itu sama saja pemerintah melawan konstitusi. Bukan tidak mungkin presiden bisa dimakzulkan oleh Koalisi Merah Putih di DPR," kata pengamat ekonomi yang juga mantan Menteri Koordinator Perekonomian Rizal Ramli, pada sarasehan Tata Kelola Migas di kampus Universitas Riau, Pekanbaru, Sabtu (11/10).

Rizal meminta Jokowi untuk menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, dengan tetap menjamin agar harga bahan kebutuhan pokok tetap murah bagi rakyat. Selain itu harganya pun tidak boleh sama dengan harga internasional. 

Dia mengatakan, Mahkamah Konstitusi pada 15 Desember 2004 mengeluarkan putusan yang membatalkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Migas 2001 yang berbunyi, "harga bahan bakar minyak dan harga gas bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar." 

Artinya, aturan dalam UU Migas itu tidak punya kekuatan hukum dan jika ada upaya pemerintah tetap menyerahkan harga BBM pada mekanisme pasar bebas,  itu sama dengan melanggar konstitusi."Saya tetap berprinsip, masih ada cara lain untuk mencegah naiknya BBM karena yang menjadi korbannya nanti ratusan juta rakyat Indonesia," katanya.

Rizal Ramli mengatakan, masih banyak cara lain untuk mengurangi defisit neraca perdagangan selain dari menaikkan harga BBM bersubsidi. Pertama, subsidi silang dengan menaikkan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamax Plus, sedangkan harga premium masih tetap namun kandungan oktan diturunkan.

Menurut dia, premium di Indonesia terlalu "mewah" karena kandungan oktan mencapai 88, dan jauh lebih tinggi dibandingkan jenis serupa di Amerika Serikat yang oktannya hanya 86. Cara itu bisa menurunkan konsumsi BBM subsidi sekitar 40 persen, karena pemilik mobil mewah yang biasa ikut "menyedot" BBM subsidi takut mobilnya rusak.

"BBM rakyat ini masih tetap bisa digunakan untuk motor, angkot dan nelayan, tapi untuk mobil mewah akan cepat rusak. Dari subsidi silang ini, konsumsi BBM subsidi dari 55 persen akan turun jadi 40 persen dan pemerintah untung Rp 40 triliun dari subsidi silang," katanya. 

Kedua, pemerintah perlu benahi mekanisme cost recovery dari industri migas yang terlalu menguntungkan perusahaan, khususnya kontraktor asing. Alasannya, kontrak bagi hasil produksi yang mengatur cost recovery sangat tidak adil dan rawan terjadi korupsi,. Kontraktor bisa membebankan biaya produksi sampai biaya main golf dan pasang iklan di media massa kepada negara. 

"Dari pembenahan cost recovery migas, pemerintah bisa hemat Rp 64 triliun. Ketika saya menjadi saksi ahli di Mahkamah Konstitusi pada 2012 terhadap gugatan UU Migas. Saya mempertanyakan kenapa produksi migas turun 40 persen, tapi biaya cost recovery naik 200 persen. Benahi itu, kita bisa hemat 30 persen," ujarnya.

"Cara lainnya, sikat itu mafia migas, kita bisa hemat Rp100 miliar. Bangun kilang pengolahan BBM kita bisa hemat berpuluh-puluh triliun, daripada terus-terusan menguntungkan kilang Singapura dan bayar pajak ke Singapura," lanjut Rizal Ramli.(Jr.)**

.

Categories:Politik,
Tags:politik,