Mengherankan, Presiden Cabut Perpres DP Mobil Pejabat

Mengherankan, Presiden Cabut Perpres DP Mobil Pejabat

Ilustrasi Foto.(Net)

Jakarta - Setelah menandatangani alias memberlakukan, Presiden Jokowi kemudian berubah dan mencabut Peraturan Presiden (Perpres) terbaru, tentang Fasilitas Uang Muka Mobil Pejabat Negara. Adalah Menteri Sekretaris Negara, Pratikno yang mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Senin (6/4/2015). 

"Presiden sudah perintahkan untuk dicabut," kata Pratikno, seusai pertemuan konsultasi Jokowi dengan pimpinan DPR. Menurutnya, dalam jangka waktu tiga bulan terakhir ada dinamika yang membuat rumusan awal tidak sesuai dengan konteks dinamika yang kini sedang berjalan.

"Ini bukan kesalahan prosedur dan ini karena konteks perekonomian di masyarakat, sehingga harus dipertimbangkan dalam implementasinya," katanya. Proses penyiapan Perpres itu sudah dimulai sejak 5 Januari 2015 ketika ada surat dari DPR. "Surat itu kemudian diproses dan dibahas di tingkat pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan dan sebenarnya ini memang sudah ada di APBN Perubahan 2015," katanya. 

Ia menyebutkan, secara prosedural Perpres itu sebenarnya sudah berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan ada alokasi dana yang dianggarkan. "Tetapi memang dalam jangka waktu tiga bulan terakhir ada dinamika yang membuat rumusan awal tidak sesuai dengan konteks dinamika yang  tengah berjalan," tegasnya. 
 
Ia menyebutkan, tanggal pencabutan Perpres itu akan ditetapkan dalam Perpres baru yang mencabut perpres itu. Sebelumnya pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 39/2015, tentang Perubahan Perpres Nomor 68/2010 tentang Fasilitas Uang Muka Bagi Pejabat Negara untuk Pembelian Kendaraan Perorangan yang ditandatangani Jokowi pada 20 Maret 2015.

Berdasarkan Perpres itu pemerintah menaikkan tunjangan uang muka bagi pejabat negara, untuk pembelian kendaraan perorangan menjadi Rp 210,89 juta dari semula Rp 116,5 juta. Inilah yang kemudian memicu keheranan dan kegeraman banyak pihak dan dipertanyakan di banyak media sosial. Ketua DPD, Irman Gusman menyatakan, hal itu jangan sepenuhnya diletakkan pada Jokowi semata tapi juga pada pembantunya di kabinet. 

Lebih lanjut Gusman menyatakan, tingkat kepuasan masyarakat atas pemerintahan Jokowi-Kalla sudah sangat berkurang meski tingkat kepercayaan mastih cukup baik. Gusman juga mendesak Jokowi merombak kabinetnya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:jokowi,