SIKA dan KITA Nilai Putusan PN Bandung Salahgunakan ITE

SIKA dan KITA Nilai Putusan PN Bandung Salahgunakan ITE

Bandung - LSM Sahabat untuk Informasi dan Komunikasi yang Adil (SIKA) dan Koalisi Internet Tanpa Ancaman (KITA) menilai putusan dari Pengadilan Negeri Bandung yang menjatuhkan vonis lima bulan penjara untuk terdakwa Wisti Yetti menjadi bukti bahwa UU ITE disalahgunakan untuk balas dendam dan pengabaian hak privasi.

"Kami sangat menyesalkan putusan bersalah pada kasus Wisti Yetti ini. Dalam pandangan kami, majelis hakim telah berlaku tidak adil dengan mengabaikan bukti-bukti yang justru tidak menegaskan tidak terjadi pelanggaran pada pasal 27 ayat 1 UU ITE," kata perwakilan KITA Damar Junianto, dalam siaran persnya, Senin (6/4/2015).

Ia menuturkan, dalam proses persidangan sebelumnya bukti-bukti yang dihadirkan tidak memenuhi unsur dan diduga penuh rekayasa dan ada sejumlah kejanggalan dalam persidangan.

"Pertama, percakapan yang dilakukan Wisti dan Nugraha melalui medium inbox Facebook tidak memenuhi unsur dengan 'sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik', alasannya karena percakapan tersebut bersifat pribadi dan hanya diketahui oleh Wisni dan Nugraha," kata dia.

Kejanggalan yang kedua, lanjut dia, adalah mantan suami Wisti, Haska Etika telah dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses akun Facebook milik Wisni dan tidak dapat dibenarkan.

Ia seharusnya dikenai Pasal 30 UU ITE dan dapat diancaman pidana 6 sampai 8 tahun penjara, dan denda enam ratus hingga delapan ratus juta rupiah.

"Ketiga, Pengadilan seharusnya tidak menerima bukti berupa 'print out' hasil dari percakapan tersebut, karena bukti tersebut bukanlah alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 187 KUHAP dan Pasal 5 UU ITE," kata dia.

Dengan mengesampingkan kejanggalan-kejanggalan ini dan malah majelis hakim memutuskan lebih berat dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka pihaknya menyerukan aparat hukum untuk menghormati hak privasi Wisni Yetti dan lebih menyoroti pelanggaran pasal 30 UU ITE yang dilakukan oleh mantan suaminya Haska Etika.

"Menuntut pemerintah Indonesia lewat Kementerian Komunikasi dan Informasi dan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat untuk mencabut pasal-pasal represi yakni pasal 27, 28, 29 UU ITE yang telah disalahgunakan untuk melakukan balas dendam," kata dia.

Selain itu, pihaknya juga meminta keseriusan semua pihak untuk mematuhi pasal 28F UUD 1945 Indonesia dan pada pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia yang mengatur tentang jaminan perlindungan pada kemerdekaan berekspresi. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,