BPK Temukan Kerugian Negara Rp 1,42 Triliun

BPK Temukan Kerugian Negara Rp 1,42 Triliun

ilustrasi. (Net)

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara senilai Rp1,42 triliun akibat pengelolaan keuangan negara yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan selama semester II 2014.

"Kami temukan 3.293 masalah pengelolaan keuangan negara berdampak finansial senilai Rp14,74 triliun, yang terdiri atas masalah yang mengakibatkan kerugian negara senilai Rp1,42 triliun, potensi kerugian negara Rp3,77 triliun dan kekurangan penerimaan Rp9,55 triliun," kata Ketua BPK Harry Azhar Azis ketika menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II 2014 dalam Sidang Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (7/4/2015).

BPK mengakumulasikan temuan 3.293 masalah keuangan negara berdampak finansial tersebut terjadi pada pengelolaan keuangan negara, pemerintah daerah dan BUMN selama semester II 2014.

Selain data kerugian negara, potensi kerugian dan kekurangan penerimaan, BPK juga menemukan 3.150 masalah ketidakpatuhan yang mengakibatkan pengelolaan keuangan milik negara yang tidak ekonomis, tidak efisien dan tidak efektif, senilai Rp25,81 triliun.

Dari berbagai masalah ketidakpatuhan tersebut, kata Harry, entitas terperiksa telah memberikan tindak lanjut dengan penyerahan aset atau penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan senilai Rp461,11 miliar.

Harry menyebutkan beberapa sumber kerugian keuangan negara tersebut, di antaranya timbul dari terhentinya proyek infrastruktur 137 transmisi dan gardu induk yang menggunakan kontrak tahun jamak.

Harry mengatakan dengan terhentinya proyek tersebut, terdapat sisa uang muka senilai Rp562,66 miliar yang tidak dikembalikan oleh para penyedia barang dan jasa proyek tersebut.

Padahal, kata Harry, konstruksi dalam pengerjaan infrastruktur tersebut sudah dibayar per 31 Desember 2013 senilai Rp5,94 triliun, yang terdiri dari material terpasang Rp3,21 triliun, material "on site" sebesar Rp2,17 trilin dan sisa uang muka Rp562,66 miliar.

"Dengan terhentinya proyek tersebut, hasil proyek yang belum selesai, yang dicatat sebagai konstruksi dalam pengerjaan, senilai Rp5,38 tersebut tidak dapat dimanfaatkan. Selain itu terdapat kerugian negara dari sisa uang muka senilai Rp562,22 miliar yang tidak dikembalikan para penyedia barang dan jasa," kata dia.

Di masalah lain mengenai pengelolaan keuangan di BUMN, dalam sidang paripurna tersebut, Harry menjelaskan terdapat temuan kerugian senilai Rp55,05 miliar dari pembiayaan anjak piutang fiktif sehingga piutang tersebut dikategorikan piutang macet di salah satu BUMN.

"BPK merekomendasikan Menteri BUMN meminta pertanggungjawaban direksi BUMN itu serta jajarannya yang diindikasikan terlibat dalam menyusun skema anjak piutang," kata Harry.

Lebih lanjut, Harry mengatakan BPK juga menemukan masalah penerimaan pajak dan penerimaan dari sektor minyak dan gas yang tidak optimal.

Dia merinci terdapat potensi pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor migas terutang minimal sebesar Rp666,23 miliar, dan potensi kekurangan penerimaan PBB migas 2014 minimal sebesar Rp454,38 miliar.

Selain itu, kata Harry, BPK juga menemukan ketidakpatuhan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS( terhadap ketentuan "cost recovery" yang mengakibatkan kekurangan penerimaan negara senilai Rp6,19 triliun.

Secara keseluruhan, BPK menyampaikan telah menemukan 7.950 temuan pemeriksaan dari 651 objek pemeriksaan, yang di dalamnya terdapat 7.789 masalah ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan senilai Rp40,55 triliun dan 2.482 masalah kelemahan sistem pengendalian intern (SPI). (AY)

.

Categories:Infotech,
Tags:nasional,

terkait

    Tidak ada artikel terkait