BPK Temukan Masalah Pajak Migas Rp 1,12 Triliun

BPK Temukan Masalah Pajak Migas Rp 1,12 Triliun

Ilustrasi Foto.(Net)

Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan mengklaim telah menemukan masalah penerimaan pajak dari sektor minyak dan gas senilai Rp 1,12 triliun.

Ketua BPK Harry Azhar Azis saat menyampaikan IHPS II 2014 pada sidang paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (7/4/2015), mengatakan masalah penerimaan itu terdiri dari potensi pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor migas terutang dengan besaran minimal Rp666,23 miliar.

"Ini karena 59 Kontraktor kontrak kerja sama tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak PBB migas sepanjang 2013 dan 2014," kata dia.  Selain potensi PBB terutang tersebut, kata Harry, BPK juga menemukan potensi kekurangan penerimaan PBB migas senilai Rp454,38 miliar.

Potensi kekurangan penerimaan itu, kata Harry, terkait dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan yang tidak menetapkan PBB Migas terhadap kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang belum mendapat persetujuan terminasi atas wilayah kerjanya.

Harry mengatakan terdapatnya potensi penerimaan negara dari migas yang tidak tergali optimal ini juga disebabknya belum adanya titik temu antara Kementerian Keuangan dan KKKS mengenai penetapan dan ketentuan penetapan PBB migas.

"Karena itu kami nilai masih ada potensi kekurangan penerimaan. Kami minta proyek migas ini harus dilakukan cermat antara Kemenkeu dan KKKS," kata dia.

Harry mengatakan jumlah dua potensi kekurangan penerimaan tersebut masih dalam perkiraan "minimal" karena pemeriksaan yang dilakukan BPK masih bersifat pemeriksaan terbatas. Di depan ratusan anggota DPR, dia mengatakan BPK tidak dapat melaksanakan pemeriksaan pajak sektor migas secara optimal karena BPK tidak memperoleh dokumen yang lengkap sesuai dengan permintaan dokumen yang telah disampaikan ke Kementerian Keuangan.

"BPK hanya dapat melakukan pengujian terbatas atas daftar atau rekapitulasi data yang diberikan serta tidak dapat menilai apakah kegiatan, pengawasan, pemeriksaan, penagihan yang dilakukan aparatur pajak telah sesuai dengan ketentuan," kata dia.

Harry mengakui hal itu terjadi karena Kementerian Keuangan berpegangan pada ketentuan pembatasan pemeriksaan seperti dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan jo. UU Nomor 28 Tahun 2007 yang melarang pemberian data perpajakan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari Menteri Keuangan.

"Menkeu berpatokan pada UU 28 Tahun 2007. Namun,di pemerintahan Presiden Joko Widodo, itu ada upaya untuk membantu BPK agar pemeriksaan lebih baik untuk optimalisasi peneimaan pajak," kata dia.

Selain dari sektor migas, Harry mengatakan BPK juga kesulitan memeriksa program sensus pajak nasional dan pelayanan terhadap wajib pajak.

"BPK tidak dapat melaksanakan prosedur pemeriksaan karena sampai dengan akhir pemeriksaan, BPK tidak memperoleh data dan informasi yang telah dimintakan," kata dia. (AY)

.

Categories:Ekonomi,
Tags:bbm,