Pemerintah Australia Dituding Tahu Pelecahan Seksual Anak-anak

Pemerintah Australia Dituding Tahu Pelecahan Seksual Anak-anak

Ilustrasi Foto.(Net)

Sydney - Sejumlah psikiater dan pekerja sosial, yang pernah dipekerjakan di pusat penahanan imigrasi di luar Australia, Selasa (7/4/2015), secara terbuka menuding pemerintah gagal bertindak dalam perkara pelecehan seksual anak-anak, yang berlangsung secara sistemik di sarana bermasalah tersebut.

Lebih dari dua lusin pekerja di kampung di Nauru, negara pulau di Pasifik, mengatakan dalam surat terbuka dimuat oleh Australian Broadcasting Corp. bahwa pemerintah mengetahui tuduhan tersebut sejak 2013, namun tidak melakukan apa pun.

Australia mendapat kritikan di dalam dan luar negeri atas kebijakan keras imigrasinya, termasuk pengiriman pencari suaka ke kamp di negara miskin Papua Nugini dan Nauru, tempat mereka menjalani masa penahanan lama.

"Pemerintah Australia serta Kementerian Imigrasi dan Perlindungan Perbatasan menenggang penyerangan seksual dan fisik terhadap anak-anak, dan pelecehan seksual serta penyerangan terhadap perempuan rentan selama lebih dari 17 bulan," kata pekerja tersebut.

Laporan Komisi Hak Asasi Manusia Australia pada Februari menemukan hampir 300 kejadian aktual atau yang mengancam membahayakan diri diantara sekitar 800 anak yang ditahan di kamp-kamp di luar Australia antara Januari 2013 dan Maret 2014.

Menteri Imigrasi Peter Dutton berulangkali menyebutkan isu mengenai keselamatan anak-anak itu telah dilencengkan secara politis dan berpendapat bahwa perubahan yang direkomendasikan oleh para advokat akan memberi risiko lebih besar bagi anak-anak dengan mendorong perjalanan berbahaya menggunakan perahu.

Juru bicara Kementerian tidak memberikan komentar spesifik terkait masalah-masalah yang diangkat dalam surat terbuka itu.

Australia menerima 16 ribu permohonan suaka pada 2014, tidak sampai 0,5 persen dari total permohonan suaka di dunia yang mencapai 3,6 juta, menurut data PBB.

Namun demikian, masalah tersebut menjadi salah satu yang paling pelik dalam politik Australia selama dua dasawarsa terakhir.

Hasil jajak pendapat menunjukkan, kebijakan yang menjadi pusat keberhasilan kampanye pemilu Perdana Menteri Tony Abbott pada 2013, masih tetap populer di kalangan pemilih.

Berdasarkan atas kebijakan keras Abbott mengenai penyelundupan orang, tidak ada satupun dari ribuan pencari suaka yang ditahan di dua negara itu akan bisa mendapatkan penempatan di Australia, meskipun mereka benar-benar terbukti sebagai pengungsi.

Para bekas petugas sarana itu menyebutkan dengan rinci perkara pelecehan yang menurut mereka sudah dilaporkan ke pemerintah namun tidak ada tindakan yang dilakukan.

Dalam kejadian pada November 2013, seorang anak lelaki terbukti telah mengalami pelecehan seksual oleh seorang penjaga kamp namun pemerintah Australia memilih untuk memindahkannya dari kamp tersebut, meski ada kekhawatiran mengenai keselamatannya.

Anak tersebut akhirnya kembali mengalami pelecehan seksual, kata mereka. (AY)

.

Categories:Internasional,