Garuda Belum Berminat Merger

Garuda Belum Berminat Merger

Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, M Arif Wibowo.(Foto:Net)

Jakarta - Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk M Arif Wibowo mengaku belum berminat soal penggabungan usaha atau "merger" dengan perseoran maskapai yang dinilai memiliki modal yang minim.

Arif saat ditemui usai penandatanganan kerja sama kemitraan global dengan Accor untuk Indonesia, Malaysia dan Singapura di Jakarta, Selasa (7/4/2015) menilai upaya penggabungan usaha tersebut tidak mudah apabila tidak saling memberi kontribusi kepada masing-masing perusahaan, baik perusahaan yang menanungi maupun yang digandeng untuk bergabung.

"Tidak segampang itu untuk melakukan 'merger', kecuali menciptakan 'additional value' (nilai tambah), kalau tidak ada 'additional valuenya' untuk apa kita 'merger'," tukasnya.

Arif menjelaskan upaya penggabungan membutuhkan proses yang cukup lama dan harus ada kesepakan antarperusahaan masing-masing.

"Itu 'by natural ' (seiring berjalannya waktu) saja, kita enggak bisa dipaksa, kalau perusahaan mau tetap hidup ya gabung dengan perusahaan lain, kalau tidak 'kan AOC-nya (air operation certificate) dicabut," tuturnya.

Dia mengaku hingga saat ini belum ada perusahaan yang menawarkan diri untuk bergabung, namun ia akan mempertimbangkan pengajuan tersebut ke depannya karena menyangkut nasib perusahaan yang bersangkutan.

"Ya kita lihat-lihat," ucap mantan dirut Citilink ini.

Pasalnya, Kementerian Perhubungan akan memangkas izin pengoperasian penerbangan (AOC) maskapai apabila diidentifikasi tidak memiliki kecukupan modal.

Kemenhub akan memangkas setengah AOC yang dimiliki maskapai saat ini, yakni dari 73 menjadi 37 AOC dan maskapai diberi waktu hingga 30 Juni 2015.

Menhub Ignasius Jonan mengatakan sejumlah maskapai tercatat memiliki keuangan minus Rp100 miliar, namun kegiatan perusahaan masih berjalan, bahkan gencar mengajukan pembelian pesawat.

"Saya tidak perlu sebutkan namanya, ada perusahaan yang laporan keuangannya minur Rp100 miliar, ini perusahaan atau rumah tangga," katanya.

Untuk itu, Jonan meminta maskapai yang kurang memiliki kecukupan modal untuk bergabung dengan maskapai yang dinilai memiliki modal yang cukup sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan juga mewajibkan perusahaan penerbangan sehat secara finansial.

Dalam Peraturan Menteri No.45/2015 tentang persyaratan kepemilikan modal badan usaha di bidang transportasi pasal 13 ayat 1 mensyaratkan perusahaan angkutan udara niaga berjadwal yang memiliki pesawat berkapasitas di atas 70 kursi harus memiliki modal disetor sebesar RP500 miliar.

Sementara pada ayat 2, angkutan niaga berjadwal yang memiliki pesawat berkapasitas di bawah 70 penumpang harus memiliki modal disetor sebesar Rp300 miliar. (AY)

.

Categories:Ekonomi,
Tags:ekonomi,