Prancis Buka Dokumen Pembersihan Etnis di Rwanda

Prancis Buka Dokumen Pembersihan Etnis di Rwanda

Presiden Prancis, Francois Hollande.

Paris - Prancis memutuskan, Rabu (8/4/2015) WIB, untuk membuka dokumen-dokumen kepresidenan yang terkait dengan genosida (pembersihan etnis) di Rwanda pada 1994, dengan Kigali menuding Paris memiliki peran tak langsung.

Keputusan untuk membuka arsip tersebut ditandatangani, Selasa, dan terkait "dokumen-dokumen di Elysee terkait Rwanda antara 1990 hingga 1995," mencakup genosida yang menewaskan setidaknya 800 ribu orang, kata sebuah sumber dekat Presiden Francois Hollande.

"Presiden setahun lalu telah mengumumkan bahwa Prancis harus memberikan bukti transparansi dan membantu mengingat periode ini," kata sumber tersebut.

Arsip, yang meliputi dokumen-dokumen dari penasihat militer dan diplomatik serta risalah pertemuan menteri dan pertahanan, itu akan diberikan kepada peneliti maupun asosiasi para korban, kata kantor kepresidenan Prancis.

Hubungan antara Prancis dan Rwanda memburuk setelah Presiden Rwanda Paul Kagame menuding Paris terlibat dalam genosida itu karena dukungannya kepada pemerintah nasionalis Hutu yang melakukan pembunuhan massal, terutama terhadap etnis Tutsi.

Paris berulang kali membantah tudingan itu dan bersikeras bahwa pasukan Prancis berupaya melindungi warga sipil. Hubungan kedua negara dibekukan pada 2006 hingga 2009.

Kagame tidak bertemu dengan satupun pejabat Prancis saat ia berkunjung ke Unesco di Paris pada Februari.

Langkah Penting Genosida dipicu oleh presiden terguling negara tersebut yang berasal dari etnis Hutu.

Kagame pada 2014 membangkitkan kegaduhan dengan mengulang kembali tudingannya terhadap Prancis sebelum peringatan ke-20 aksi genosida, yang terjadi sejak April hingga Juli 1994 itu.

Ia menegaskan bahwa Prancis "tidak melakukan tindakan cukup" dan bukan hanya terlibat namun menjadi "seorang aktor" dalam pembunuhan massal kelompok Tutsi.

Ia juga menyebutkan "peran langsung Belgia dan Prancis dalam persiapan politik terkait genosida itu, dan partisipasi Prancis dalam eksekusi".

Mantan perdana menteri Prancis Alain Juppe, yang menjadi menteri luar negeri era presiden Francois Mitterand saat genosida tersebut terjadi, menyebut tudingan tersebut sebagai hal yang "tidak bisa ditolerir" dan mendesak Hollande untuk membela kehormatan Prancis.

Prancis yang tersinggung oleh tuduhan berulang tersebut membatalkan rencana menteri kehakiman untuk menghadiri peringatan ke-20 genosida tersebut.

Sebuah penyelidikan parlemen Prancis yang dimaksudkan untuk menegakkan kebenaran mengenai peran Prancis menyatakan bahwa "Prancis sama sekali tidak terlibat dalam genosida terhadap Tutsi".

Namun dua pelapor, salah satunya adalah menteri dalam negeri Prancis Bernard Cazeneuve, mengakui bahwa otoritas Prancis telah melakukan "kesalahan penilaian yang serius".

Bagi ketua kelompok pelobi SOS Racisme, Dominique Sopo, keputusan tersebut berawal dari sisi Prancis, transparansi logis dan keterbukaan.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut merupakan langkah penting namun harus diikuti oleh aksi lain, seperti menyeret mereka yang bersalah dalam genosida tersebut ke pengadilan.

Pengumuman mengenai dibukanya dokumen-dokumen Rwanda tersebut dibuat pada peringatan ke-21 genosida pada 7 April 1994.

Prosedur pembukaan dokumen tersebut terpisah dari sekitar 20 kasus "kejahata kemanusiaan" yang tengah berlangsung di Paris.

Pada Maret 2014 tersangka genosida Rwanda Pascal Simbikangwa disidang di Paris dan divonis 25 tahun penjara. (AY)

.

Categories:Internasional,