Pemerintah Berhak Melarang ISL Gunakan Stadion

Pemerintah Berhak Melarang ISL Gunakan Stadion

Ilustrasi.(Foto:Net)

Mataram - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi menegaskan jika PSSI dan klub-klub peserta ISL (Indonesia Super League) tidak ingin diintervensi, maka pemerintah juga berhak melarang penggunaan fasilitas stadion sepak bola untuk pertandingan.

"Kalau tidak boleh diintervensi jangan pakai fasilitas yang disediakan pemerintah. Karena kita tahu semua fasilitas olah raga yang mereka gunakan dibuat oleh pemerintah," kata Imam Nahrawi di Mataram, Kamis (9/4/2015).

Dia menjelaskan, sikap FIFA yang menganggap pemerintah melakukan intervensi terhadap pelaksanaan ISL perlu diluruskan. Untuk itu, FIFA bersama pemerintah harus bisa duduk bersama, berdialog sehingga bisa dijelaskan persoalan sesungguhnya.

Menurut dia, keputusan BOPI yang tidak memberikan rekomendasi terhadap dua klub untuk bermain di ISL, yakni Arema Indonesia dan Persebaya Surabaya sudah sesuai dengan UU Sitem Keolahragaan Nasional (SKN).

Sebab, kata dia, BOPI merupakan wadah bagi pembinaan dan pengawasan terhadap olah raga profesional di negeri ini.

"Kewenangan BOPI untuk memutuskan, karena mereka memiliki standar dan kriteria yang harus dipatuhi oleh olah raga profesional," katanya.

Bahkan, ujar Nahrawi, kepolisian bersama BOPI memungkinkan untuk mengambil langkah lebih jauh menyusul tetap digelarnya laga antara Arema-Persija dan Persebaya-Mitra Kukar meski dilarang tampil bermain.

"Aparat kepolisian sudah berkoordinasi dengan kita dan itu memungkinkan jika ada tindakan," ujarnya.

Ia menambahkan, seharusnya apa yang telah diputuskan BOPI bisa dijadikan momentum yang baik bagi olah raga nasional untuk betul-betul konsekuen melaksanakan Undang-Undang SKN tersebut.

"Tujuan Liga Indonesia itu memberikan hiburan, betul. Tapi yang penting itu prestasi, karena ujungnya adalah prestasi. Prestasi itu harus dimulai dengan tata kelola yang baik," katanya.

"Bayangkan kalau sebuah klub profesional selama enam tahun tidak memiliki NPWP apakah menurut anda layak. Tujuh tahun tidak mengindahkan SIUP dan TDP. Apakah bisa ditoleransi," tegasnya.

Sebab, katanya, persoalan ini muncul bukan karena Menpora-nya orang baru dan terjadi seketika, tetapi sudah terjadi sejak lama. Karena itu, menteri mengajak seluruh pihak agar menjadikan permasalahan ini untuk memperbaiki diri.

"Mari momentum ini dijadikan sebagai ajang evaluasi," katanya. (AY)

.

Categories:Sepak bola,
Tags:sepak-bola,