Jokowi, Mau Utamakan Kepentingan Negara Atau Partai?

Jokowi, Mau Utamakan Kepentingan Negara Atau Partai?

Jakarta - Apabila nanti dilaksanakan reshuffle dalam kabinet,  Jokowi sebagai Presiden dituntut secara tegas dalam mengambil keputusan serta konsisten dengan sikap awal yang diambilnya, bahwa tidak boleh ada rangkap jabatan bagi setiap menterinya.
 
"Reshuffle merupakan hak prerogratif presiden. Untuk itu, sebaiknya Presiden berani mengutamakan kepentingan negara daripada partai," kata Pengamat Politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, Senin (13/4/2015).
 
Menurut Hendri, struktur kepengurusan baru PDI Perjuangan (PDIP) mendapat sorotan tajam dari kalangan pengamat politik. Pasalnya, struktur inti partai yang baru disahkan Megawati Soekarnoputri, diisi dua anak kandungnya, yakni Puan Maharani dan Prananda Prabowo.
 
Hendri Satrio menyayangkan, dengan ditunjuknya anak-anak kandung Megawati, yakni Puan Maharani sebagai Ketua Bidang Politik dan Keamanan dan Prananda Prabowo sebagai Ketua Bidang Ekonomi Kreatif.  "Mega saat ini ingin memastikan trahnya tetap dipimpin PDIP. Mega berusaha jaga dinastinya tetap bercokol di PDIP," katanya.
Hendri pun heran, Puan bisa menjadi salah satu pengurus utama PDIP. Padahal, saat ini ia disibukan dengan rutinitas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sedangkan, masih kader potensial dan kritis seperti Rieke Diah Pitaloka, Maruarar Sirait (Ara), Effendi Simbolon, Eva Sundari, TB Hasanuddin, serta Pramono Anung tidak dipilih.
 
Menurutnya, dengan terpilihnya Puan Maharani juga sangat bertolak belakang dengan prinsip Presiden Jokowi, yang tidak ingin ada menterinya memiliki jabatan penting di partai politik.
 
"Khusus untuk Puan, buat apa ada kepengurusan baru tapi langsung nonaktif? Kenapa Jokowi tidak dimasukkan ke dalam kepengurusan juga? Kan bisa langsung nonaktif juga. Jangan-jangan, Mega mewaspadai kharisma Jokowi di masa datang," tegasnya. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:,