Disnakertrans Jabar Dukung Pelayanan Satu Atap

Disnakertrans Jabar Dukung Pelayanan Satu Atap

Bandung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat mendukung wacana pembentukan Lembaga Pelayanan Satu Atap Penempatan dan Perlindungan TKI (LPSA-P2TKI) yang baru untuk memaksimalkan pelayanan dan perlindungan para pekerja di luar negeri.

"Usul kami membentuk Lembaga Pelayanan Satu Atap-Penempatan dan Perlindungan TKI (LPTSA-P2TKI) yang baru, dengan tugas yang lebih jelas sesuai dengan aturan yang ada," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Hening Widiatmoko di Bandung, Senin (27/4/2015).

Menurut dia, kehadiran LPTSA-TKI itu untuk menggantikan sistem satu pintu yang selama ini Badan Negara Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) kelola.

Sebelumnya, menurut dia, ada forum diskusi yang diikuti para Kepala Dinas Tenaga Kerja atau yang mewakilinya asal Jabar, Jatim, Jateng, DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Banten, Nusa Tenggara Barat (NTB), Bali, Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, Jambi, dan Kalimantan Utara membahas perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan TKI.

"Pembentukan LPTSA-P2TKI yang baru untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pelayanan, dalam diskusi itu juga satu di antaranya mendirikan LPTSA-P2TKI di setiap provinsi," katanya.

Dengan demikian, kata dia, membuat penanganan dan pelayanan berkenaan dengan penempatan dan perlindungan TKI menjadi lebih efektif.

"Pasalnya daerahlah yang melakukan proses pengurusan, pengiriman, penempatan dan pengembalian mengingat TKI tersebut adalah warganya," katanya.

Pada kesempatan itu pihaknya juga mendorong tindak lanjut sistem LPTSA-P2TKI itu perlu adanya nomenklatur lembaga dengan Peraturan Gubernur masing-masih provinsi.

Usulan lainnya tentang struktur kepengurusan LPTSA-P2TKI, yang di dalamnya ada gubernur dan wakil gubernur sebagai pembina, kadisnaker selaku pengarah, dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang berperan menjadi pelaksana.

Dengan ada lembaga LPSA-P2TKI, maka mekanisme pengiriman TKI akan lebih tepat sesuai Peraturan Menteri Ketenegakerjaan No 22/2014, yang menyatakan kewenangan penempatan dan perlindungan TKI menjadi tanggung jawab kepala daerah. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,