Angkot di Cimahi Harus Berbadan Hukum

Angkot di Cimahi Harus Berbadan Hukum

Ilustrasi.(Foto:Net)

Cimahi - Pemerintah Kota Cimahi segera menerapkan aturan seluruh angkutan kota sudah berbadan hukum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

"Tahun ini Dinas Perhubungan Kota Cimahi menargetkan seluruh angkutan kota sudah berbadan hukum," kata Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kota Cimahi Erik Yudha Buana di Cimahi, Senin (27/4/2015).

Ia mengatakan, pemerintah terus berkoordinasi dengan pemilik usaha kendaraan angkutan umum melalui Organisasi Angkutan Daerat (Organda) dalam menerapkan peraturan tersebut.

Ia berharap, akhir 2015 seluruh angkutan kota sudah berbadan hukum yang bertujuan untuk kepentingan mendapatkan subsidi STNK dan BPKB kendaraan angkutan.

"Nantinya menyangkut kepentingan untuk mendapatkan subsidi pengurusan STNK dan BPKB," katanya.

Ia mengungkapkan, hambatan menerapkan aturan tersebut yakni kebingunan para pemilik angkutan kota dalam pencantuman nama pada STNK yakni antara-milik aset koperasi atau nama individu.

"Tapi nantinya dengan status badan hukum tidak akan menimbulkan masalah hukum bagi pemilik angkutan," katanya.

Ketua Organda Kota Cimahi Dida Suprida menambahkan, telah menyosialisasikan rencana pemerintah tentang status badan hukum bagi angkutan umum.

Menurut dia, sudah seharusnya pemilik angkutan umum untuk taat terhadap aturan pemerintah dengan tujuan ke arah yang lebih baik.

"Kami belum tahu pemberian subsidinyanya, namun yang penting saat ini adalah mengikuti aturan yang berlaku saja," katanya. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:cimahi,