Wartawan Laporkan PT Changshin ke Polres Garut

Wartawan Laporkan PT Changshin ke Polres Garut

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Sejumlah wartawan dari berbagai media melaporkan tindakan perusahaan pembuatan sepatu PT. Changshin ke Polres Garut, Jawa Barat, Senin, karena telah menghalangi tugas jurnalistik untuk peliputan kedatangan Menteri Perindustrian, Saleh Husin yang hendak meresmikan pabrik tersebut.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Garut, Aef Hendi mengatakan, pihaknya termasuk Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Garut telah melaporkan secara resmi kepada Polres Garut tentang larangan peliputan kedatangan pejabat negara ke pabrik di Kecamatan Leles, Senin siang (27/4/2015).

"Kami laporkan ke polisi, karena tadi siang kami beberapa wartawan yang ingin masuk ke tempat acara menteri ternyata tidak boleh masuk oleh Satpam," kata Aef usai melaporkan larangan peliputan itu ke polisi.

Ia menuturkan, peristiwa itu bermula ketika mengetahui ada Menteri Perindustrian, kemudian para pejabat lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut hendak meresmikan PT. Changshin Reksa Jaya.

Ketika hendak di pintu gerbang utama pabrik tersebut, kata Aef, petugas Satpam dengan bicara tegas menanyakan identitas diri wartawan dan meminta surat undangannya.

"Menurut saya, masalah peliputan seperti itu saja kenapa harus ada undangan segala, lagi pula disana kan ada pejabat negara yang menjadi sumber kami untuk mencari berita," kata Aef.

Ia menjelaskan, tindakan Satpam tersebut diduga telah diperintahkan oleh pihak perusahaan untuk melarang wartawan masuk ke tempat acara berlangsung.

Tindakan tersebut, kata Aef, telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni pemerintah menjamin kemerdekaan pers nasional dan wartawan punya hak mencari gagasan atau informasi.

"Dalam undang-undang itu juga menjelaskan siapa saja yang menghalangi kegiatan jurnalistik maka diancam penjara dua tahun dan denda Rp500 juta," kata wartawan surat kabar harian Kabar Priangan itu.

Persoalan lain dalam kegiatan kunjungan Menteri tersebut, kata Aef, dialami oleh sejumlah wartawan televisi yang menggunakan mobil tiba-tiba dihadang oleh Satpam dan dilarang masuk ke lingkungan acara peresmian.

Sebelumnya, kata dia, wartawan televisi nasional dan lokal itu telah mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian untuk mengikuti rombongan menteri saat masuk pabrik.

"Ada juga wartawan TV yang katanya sudah masuk, lalu oleh orang yang melakukan penjagaan di gerbang disebut penyusup, kemudian dikejar dan disuruh balik lagi," kata Aef.

Ia berharap, laporannya ke polisi dapat ditindaklanjuti dan diproses hukum karena tindakan PT.Changsin perusahaan milik Korea itu telah melawan undang-undang dan harus diadili.

"Kami ini dilindungi undang-undang, tapi kami juga sadar diri, kalau pun ada tempat yang dilarang dan berbahaya tentu kami tidak akan memaksa untuk meliput, tapi ini apa yang dinilai bahayanya," katanya.

Kepala Unit Idik I Tipiter Reskrim, Polres Garut Iptu. Adnan Muttaqien yang menerima laporan wartawan tersebut menyatakan siap menindak lanjuti kasus pelarangan peliputan tersebut.

"Laporan resmi dibuat dulu, selanjutnya akan melakukan langkah penyelidikan terkait laporan ini," katanya. (AY)

.

Categories:Daerah,
Tags:kriminal,