Perusahaan Melanggar UU Pers Harus Ditindaklanjuti

Perusahaan Melanggar UU Pers Harus Ditindaklanjuti

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Kapolda Jabar Irjen Pol. Mochamad Iriawan menyatakan laporan wartawan dari berbagai media massa ke Polres Garut terkait dugaan pelanggaran Undang-undang No 40/1999 tentang Pers oleh perusahaan PT Changshin harus ditindaklanjuti proses hukumnya.

"Jangankan laporan wartawan, masyarakat biasa pun kalau mengadukan suatu pelanggaran, pasti ditindaklanjuti," kata Kapolda usai serah terima jabatan sembilan Kepala Polres di Polda Jabar, Bandung, Rabu (29/4/2015).

Ia menyampaikan, wartawan dipersilakan melaporkan kepada polisi untuk ditindak lanjuti penanganan kasus laporannya.

"Silakan, kalau ada yang dirugikan, sampaikan kepada kami," kata Kapolda.

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Kabupaten Garut Aef Hendi selaku pelapor mengatakan, laporan secara resmi sudah dilakukan, selanjutnya pemeriksaan intensif oleh Unit Idik I Tipiter Reskrim, Polres Garut.

"Sekarang sudah di BAP (berita acara pemeriksaan) polisi, kami akan tetap melanjutkan laporan ini," kata wartawan cetak Kabar Priangan itu.

Laporan itu dilakukan secara lembaga PWI dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Garut kepada Polres Garut tentang larangan peliputan kedatangan pejabat negara ke pabrik sepatu milik perusahaan Korea di Kecamatan Leles, Senin (27/4).

Wartawan melaporkan perusahaan tersebut karena telah menghalangi tugas jurnalistik untuk peliputan kedatangan Menteri Perindustrian Saleh Husin yang hendak meresmikan pabrik tersebut.

Ketika mendekati pintu gerbang utama pabrik tersebut, petugas Satpam dengan tegas menanyakan identitas diri wartawan dan meminta surat undangannya.

Wartawan yang dilarang itu menilai tindakan yang dilakukan satpam tersebut telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni pemerintah menjamin kemerdekaan pers nasional dan wartawan punya hak mencari informasi.

Persoalan lain dalam kegiatan kunjungan Menteri tersebut dialami oleh sejumlah wartawan televisi yang menggunakan mobil tiba-tiba dihadang oleh Satpam dan dilarang masuk ke lingkungan acara peresmian.

Padahal wartawan televisi nasional dan lokal itu telah mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian untuk mengikuti rombongan menteri saat masuk pabrik.  "Dalam undang-undang itu juga menjelaskan siapa saja yang menghalangi kegiatan jurnalistik maka diancam penjara dua tahun dan denda Rp500 juta," kata Aef. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,