Satgas Agar Tindak Tegas Pelaku Pelanggar KBU

Satgas Agar Tindak Tegas Pelaku Pelanggar KBU

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Kawasan Bandung Utara (KBU) merupakan wilayah resapan air yang sangat potensial, dalam menjamin keberlanjutan perkembangan kehidupan di cekungan Bandung. Banyaknya bangunan tak berizin di KBU membuat Pemerintah Provinsi Jawa Barat, segera menertibkan bangunan yang melanggar dan dibangun di KBU.

Menindaklanjuti hal itu, Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar meminta  Satgas Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu (PLTH) Jawa Barat tegas dalam penanganan masalah KBU. "Harus ada tindakan konkret, wacana ini sudah diblow up, tapi tidak ada penindakan hingga sekarang. Jelas-jelas Perda dan kajian hukumnya sudah mutlak, tidak bisa diubah-ubah atau dinegosiasikan lagi," ungkapnya.

Biro Hukum Pemprov Jabar dalam hal ini akan membuat kajian hukum/legal opinion, tentang sanksi yang akan diberikan kepada 4 bangunan tak berizin. Yaitu MAJ Collection, Dago Beach Apartment, Galery Ciumbuleuit dan Villa Nelson Amidjaja. Legal opinion itu akan diselesaikan selambat-lambatnya 4 Mei 2015.  Meliputi saran dan rencana tindak yang akan dilakukan serta siapa yang harus melakukannya.

Kasus pelanggaran bangunan tak berizin yang sudah didata oleh Satpol PP dan Diskimrum mencapai 24 di Kota Bandung. Berupa 4 perumahan dan sisanya rumah tinggal yang tak berizin. Sebelum pelanggaran bertambah, Deddy berharap agar penindakan bisa lebih cepat dilakukan. Maka tanggal 5 Mei 2015 nanti akan ada tindakan di lapangan, berupa pemasangan Satpol PP line dan pengumuman akan diberhentikan sementara.

"Tindak, karena itu sudah penghinaan terhadap negara, kewenangan KBU itu provinsi, IMB keluar kalau ada rekomendasi. Jadi harus ada tindakan untuk menghentikan upaya pelanggaran yang dilakukan oknum tak bertanggungjawab. Saya minta ini ditindak secepatnya," tegasnya.

Menurut informasi yang dihipun CikalNews.com, untuk penghentian sementara itu akan dilakukan dengan cara memberikan surat teguran dari Gubernur Jawa Barat kepada Bupati Bandung, untuk mengambil tidakan sesuai dengan yang ada di dalam Perda Kabuaten Bandung. Bila sanksinya tidak termuat dalam Perda Kabupaten Bandung, bisa mengacu pada Perda No.1 Tahun 2008 tentang Kawasan Bandung Utara.

Penegakan hukum pidana akan dilakukan sebagai upaya terakhir, jika penyelesaian secara administrasi antara Pemprov Jabar dengan Pemkab/Kota dan pelaku usaha atau kegiatan tidak tercapai. (Jr.)**

.

Categories:Bandung,
Tags:,