Polres Garut Mulai Lakukan Tahap Penyidikan Terhadap Wartawan

Polres Garut Mulai Lakukan Tahap Penyidikan Terhadap Wartawan

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Polsi Resor Garut mulai melakukan tahap penyidikan dengan memeriksa sejumlah wartawan sebagai pelapor terhadap PT. Changsin yang telah menghalangi tugas jurnalistik untuk peliputan kedatangan Menteri Perindustrian, Saleh Husin.

"Sekarang di BAP (Berita Acara Pemeriksaan), ada empat wartawan yang diperiksa terkait laporannya tentang dugaan pelarangan liputan," kata Kepala Satuan Reskrim Polres Garut AKP Dadang Garnadi kepada wartawan, Kamis (30/4/2015).

Ia menuturkan, laporan wartawan dari media cetak dan elektronik itu terkait pihak terlapor PT.Changsin Reksa Jaya yang diduga telah melanggar Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dan Pasal 335 KUHPidana tentang perbuatan tidak menyenangkan.

Ia menegaskan, kasus laporan wartawan tersebut akan terus diproses meskipun suatu saat pelapor dan terlapor melakukan perdamaian.

"Kasusnya tetap akan lanjut, meskipun jika suatu saat nanti pelapor, yaitu wartawan dan terlapor yaitu perusahaan melakukan perdamaian," katanya.

Ia menjelaskan, jika kedua belah pihak berdamai, tidak dapat menghentikan proses penyidikan hukum pidananya.

"Perdamaian itu tidak menggugurkan perbuatan pidana, namun, perdamaian bisa menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan di pengadilan," katanya.

Laporan itu dilakukan secara lembaga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Garut dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Garut kepada Polres Garut tentang larangan peliputan kedatangan pejabat negara ke pabrik sepatu milik perusahaan Korea di Kecamatan Leles, Senin (27/4/2015).

Wartawan melaporkan perusahaan tersebut karena telah menghalangi tugas jurnalistik untuk peliputan kedatangan Menteri Perindustrian Saleh Husin yang hendak meresmikan pabrik tersebut.

Ketika mendekati pintu gerbang utama pabrik tersebut, petugas Satpam dengan tegas menanyakan identitas diri wartawan dan meminta surat undangannya.

Wartawan yang dilarang itu menilai tindakan yang dilakukan satpam tersebut telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni pemerintah menjamin kemerdekaan pers nasional dan wartawan punya hak mencari informasi.

Persoalan lain dalam kegiatan kunjungan Menteri tersebut dialami oleh sejumlah wartawan televisi yang menggunakan mobil tiba-tiba dihadang oleh Satpam dan dilarang masuk ke lingkungan acara peresmian.

Padahal wartawan televisi nasional dan lokal itu telah mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian untuk mengikuti rombongan menteri saat masuk pabrik. (AY)

.

Categories:Daerah,
Tags:daerah,