Kota Bandung Minim Money Changer

Kota Bandung Minim Money Changer

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Kota Bandung sebagai kota wisata tidak memiliki jumlah pelayanan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) yang memadai sehingga banyak transaksi jual beli menggunakan mata uang nonrupiah.

"Kontribusi nilai transaksi uang kertas asing di Bandung terbesar nomor empat sesudah Jakarta, Denpasar, dan Batam yaitu senilai Rp765 miliar. Karena itu penataan KUPVA di Bandung penting dilakukan," kata Deputi Gubernur BI Ronald Waas di Bandung, Jumat (1/5/2015).

Ia menyebutkan, Kota Bandung Bandung sebagai destinasi wisata nomor satu Indonesia ternyata tidak cukup banyak memiliki pelayanan Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing (KUPVA) atau "money changer" yang berizin. Hal itu memicu maraknya penggunaan mata uang selain rupiah di Bandung oleh wisatawan mancanegara.

Sementara itu penggunaan KUPVA yang tak berizin dapat meningkatkan resiko penyalahgunaan dan kejahatan seperti pencucian uang, transaksi ilegal, penyelundupan dan pemalsuan uang asing.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPBI) Provinsi Jawa Barat akan bekerja sama dengan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Jawa Barat dalam menanggulangi maraknya KUPVA tak berizin tersebut, karena hal itu penting untuk perlindungan konsumen.

Berdasarkan data di BI Jabar, di Kota Bandung ada 14 KUPVA yang berizin. Sementara itu lokasi yang sering padat turis seperti bandara dan stasiun jarang terdapat KUPVA. Mereka pun terpaksa harus menukarnya di pelayanan KUPVA ilegal atau langsung menggunakan uang asal negaranya.

"KUPVA berizin harus segera dibangun di tempat-tempat umum, agar orang-orang asing disiplin menggunakan mata uang lokal. Bandung itu kota wisata, peredaran uang banyak dan tamu asing harus nyaman dengan Bandung.

Pada 31 Maret 2015, Bank Indonesia juga telah menerbitkan PBI tentang kewajiban penggunaan mata uang rupiah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini dilakukan agar menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di Indonesia.

"Untuk mewujudkan semua itu diperlukan sinergi kelembagaan yang kuat dan kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan mata uang asing, baik dalam skala besar maupun retailer. Rupiah itu simbol kebangsaan negara, karena itu harus kita pakai," kata Ronald Waas menambahkan. (AY)

.

Categories:Perbankan,
Tags:perbankan,

terkait

    Tidak ada artikel terkait