Bangun Internet Cepat Butuh Rp 278 Triliun

Bangun Internet Cepat Butuh Rp 278 Triliun

Bangun Internet Cepat Butuh Rp 278 Triliun

Jakarta  - Pembangunan akses internet berkecepatan tinggi atau pitalebar (broadband) nasional hingga 2019 sedikitnya perlu dana Rp 278 triliun. "Dana itu untuk enam program unggulan dan lima sektor prioritas  dalam lima tahun," kata Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Bappenas Lukita Dinarsyah Tuwo, dalam jumpa pers peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 di Jakarta, Rabu (15/10).

Diharapkan, sektor swasta memberikan bantuan penyediaan dana untuk mendorong implementasi rencana lima tahunan itu. Sebab, pemerintah masih memiliki anggaran terbatas. "Ini kumulatif, tentunya dana ini mayoritas diharapkan dari dunia usaha, apalagi 80 persen industri teknologi informasi dan komunikasi berasal dari dunia usaha," ujarnya.

Menurutnya, peran swasta akan meringankan kerja pemerintah dalam penyediaan akses internet cepat secara nasional, sehingga pemerintah dapat fokus mengembangkan akses internet di daerah terpencil serta dunia pendidikan.

Menurut perkiraan sementara, kontribusi APBN hanya mencapai 10 persen dari total kebutuhan dana secara keseluruhan, yang akan dikonfrimasi dalam proses penyusunan Rencana Strategis Kementerian Lembaga 2015-2019.

Ia menjelaskan, pembangunan akses internet berkecepatan tinggi sangat penting dalam meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakat. Bahkan, memberikan kontribusi signifikan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kita sampaikan studi, setiap pertumbuhan 10 persen pengguna internet, dapat memberikan kontribusi 1,23 persen sampai 1,38 persen pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, apabila jalan tol teknologi informasi ini terbangun maka dapat menjadi salah satu sumber produktivitas," katarnya.

Rencana Pitalebar Indonesia diharapkan dapat memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan pembangunan broadband yang komprehensif, dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode 2014-2019.

Penyusunan Rencana Pitalebar 2014-2019 dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan sektoral, dan rencana tindak dalam rangka pelaksanaan percepatan dan pembangunan broadband Indonesia pada bidang tugas masing-masing.

Rencana ini akan dituangkan dalam RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga 2015-2019, dengan sasaran pembangunan sampai 2019. Yakni adanya peningkatan jangkauan serta kecepatan akses prasarana dan penurunan harga layanan.

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2014, tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 untuk mendukung implementasi program percepatan akses internet, dengan mengidentifikasi enam program unggulan yang telah ditetapkan.

Enam program itu, antara lain penyediaan jaringan serat optik ke seluruh kabupaten kota serta pembangunan pipa bersama untuk mengakomodasi jaringan serat optik dari berbagai penyelenggara telekomunikasi dalam satu pipa.

Selain itu, penyediaan konektivitas nirkabel untuk pitalebar pedesaan, pembangunan jaringan dan pusat data pemerintah terpadu, reformasi kewajiban pelayanan universal dan pengembangan sumber daya manusia serta industri teknologi informasi nasional.

Sementara prioritas pembangunan akses internet berkecepatan tinggi atau pitalebar 2014-2019 difokuskan untuk mendukung lima sektor prioritas yaitu e-pemerintahan, e-kesehatan, e-pendidikan, e-logistik dan e-pengadaan. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:teknologi,