Aset Ratu Atut Mulai Diungkit KPK

Aset Ratu Atut Mulai Diungkit KPK

nak perempuan Gubernur non aktif Banten, Ratu Atut Chosiyah, Andiara Aprilia Hikmat memenuhi panggilan penyidik KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (15/10).

Jakarta - Salah seorang anak Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah, Andiara Aprilia Hikmat
dipanggil penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi, terkait kasus dugaan korupsi pengadaan sarana alat kesehatan Pemprov Banten tahun anggaran 2011-2013.

Andiara diperiksa untuk dimintai keterangan sebagai saksi untuk ibunya. Usai menjalani pemeriksaan, dia tidak berkomentar banyak mengenai pemeriksaannya. "Saya hanya diklarifikasi masalah aset. Aset aja," kata Andiara di Gedung KPK, Rabu (15/10/2014).

Dia pun enggan mengungkap lebih terperinci mengenai materi terkait aset yang ditanyakan oleh penyidik KPK. Dia juga tidak mau menanggapi saat dikonfirmasi apakah aset yang ditanyakan adalah terkait rumah dan tanah. "Tanyakan ke penyidik saja," tegas Andiara.

Sebelumnya, penyidik KPK juga pernah memanggil anak Ratu Atut lainnya, Andhika Hazrumy sebagai saksi terkait perkara yang sama pada Senin 22 September 2014.

Usai diperiksa, Andhika mengaku dicecar penyidik mengenai kepemilikan sejumlah aset yang dimiliki oleh keluarganya. "Banyak juga terkait kepemilikan aset tanah yang dimiliki keluarga ditanyakan kepada saya," katanya.

Meski begitu, Andika membantah keluarganya mempunyai dua buah pulau yakni Liwungan dan Popole yang terletak di sebelah barat Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. "Itu saya tidak tahu, tanya saja ke KPK," katanya.

Diketahui, terkait tindak pidana korupsi pengadaan sarana alat kesehatan Pemprov Banten tahun anggaran 2011-2013, KPK telah menetapkan dua tersangka, yaitu Ratu Atut Chosiyah dan adiknya, Tubagus Chaery Wardana.

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri telah mengisyaratkan akan menjerat Gubernur Banten nonaktif Ratu Atut Chosiyah dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto menambahkan, Atut berpotensi dijerat dengan tindak pidana pencucian uang. Menurutnya, masalah itu tinggal menunggu waktu. "TPPU itu bisa saja, kalau JPU memutuskan perlu ditingkatkan, maka bisa ditingkatkan," katanya.

Ditambahkan, KPK tidak khawatir Atut akan melarikan hartanya dengan cara mengalihtangankan aset-aset itu. Karena mereka sudah melakukan asset tracing sebelumnya. Jika Ratu Atut  mengalihkan asetnya, penyidik masih bisa menelusuri. (Jr.)**

.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,