Perintah Jokowi Dinilai Embrio Penyalahgunaan Kekuasaan

Perintah Jokowi Dinilai Embrio Penyalahgunaan Kekuasaan

Presiden Joko Widodo.(Net)

Jakarta -  Akhirnya Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyanggupi permintaan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK), untuk menangguhkan penahanan Novel Baswedan. Ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi agar penyidik KPK itu tidak ditahan dan bisa menjalani pemeriksaan secara transparan.


“Ini seperti embrio penyalahgunaan kekuasaan. Seharusnya dalam melaksanakan pemeriksaan hukum pemerintah jangan terlalu banyak intervensi,” kata pengamat hukum pidana, Muzakir, Sabtu (2/5). Hal tersebut meruupkan diskriminasi dari penggunaan kekuasaan.


Ia menyatakan, ketua KPK harusnya bisa menjamin jika anggota KPK harus bersih dari hukum. “Kalau memang Novel tidak bersalah ya buktikan, jangan seperti ini merasa Polri yang mengusut jadi seperti ada hal lain,” katanya.


Sebelumnya pada 2004, Susilo Bambang Yudhoyono sudah meminta kasus tersebut untuk dihentikan. Padahal seharusnya kasus bisa sampai putusan. “Kini Jokowi meminta untuk jangan menahan Novel. Ini jadi pertanyaan besar, seharusnya pemerintah jangan menggunakan kekuasaannya seperti itu,” tegas Muzakir.


Jokowi pun sempat menyampaikan pesan agar Novel Baswedan tidak ditahan, supaya ada transparansi proses hukum. Selain itu, ia memerintahkan kepada Wakapolri Komjen Budi Gunawan agar tidak memberi pernyataan atau hal-hal yang membuat kontroversi di tengah masyarakat. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:jokowi,