Putus Sekolah Tak Hanya Masalah Ekonomi

Putus Sekolah Tak Hanya Masalah Ekonomi

ilustrasi. (Net)

Bandung - Fenomena putus sekolah tak hanya akibat faktor ekonomi, namun juga dari psikologis lingkungan, kata Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Agus Weliyanto Santoso di Bandung, Selasa (5/5/2015).

"Permasalahan terbesar dari pendidikan yang belum terselesaikan masalah siswa putus sekolah, itu tak hanya faktor ekonomi tapi juga psikologis lingkungan," kata Agus Weliyanto.

Dalam acara Gelaring II Taman Ilmu yakni sebuah diskusi terbuka mengenai siswa putus sekolah, bertempat di Aula Pusat Studi Bahasa Jepang (PSBJ) Universitas Padjadjaran Agus menyatakan pentingnya membangun psikologi lingkungan yang baik bagi anak.

Menurut dia, dari adanya siswa-siswa yang putus sekolah bukan permasalahan ekonomi semata, ada permasalahan di luar sektor riil yang kaitannya juga dengan psikologis yakni mentalitas.

Ia mencontohkan karena urusan atribut yang dipakai saat sekolah atau mungkin lingkungan pertemanan.

"Jadi permasalahan ekonomi hanyalah satu dari sekian banyak parameternya, namun bukan satu-satunya masalah terbesar, maka itu kita perlu meninjau dari berbagai pendekatan," katanya.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2013, rata-rata nasional angka putus sekolah usia 7-12 tahun berada pada angka 0,67 persen yang berarti sekitar 182.773 anak, usia 13-15 tahun 2,21 persen atau 209.976 anak, dan usia 16-18 tahun semakin tinggi hingga 3,14 peren atau sekitar 223.676 anak.

Provinsi terbanyak dalam hitungan siswa putus sekolah usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun adalah Jawa Barat hingga masing-masingnya berjumlah 32.432 anak dan 42.198 anak.

Dalam pertemuan tersebut Agus juga menggugah masyarakat dan civitas akademika untuk turut aktif dalam memberikan support bagi siswa secara mental.

"Support mental adalah hal yang tentunya harus menjadi dorongan kepedulian bersama, jangan terlupakan," katanya.

Hal tersebut pun termasuk kultur daerah, dengan adanya diskusi terbuka dan dukungan secara mental dari kalangan akademik dapat membantu menyelesaikan persoalan-persoalan terkait pendidikan.

Terkait dengan program pendidikan Wajib Belajar 12 tahun di Jabar, Agus menyebutkan Jabar menargetkan harus tuntas pada 2018. Hal itu sesuai dengan yang ada pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat 2012.

"Program Wajib Belajar 12 Tahun harus tuntas, walau kita belum memiliki indikator yang terukur berapa persen. Karena sesuai dengan RKPD provinsi Jawa Barat tahun 2012 bahwa itu sudah harus diselesaikan pada 2018," katanya.

Demikian halnya dengan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Agus berharap tidak sampai ada penyalahgunaan atau bahkan kekeliruan dana.

"Pokoknya harus sampai kepada mereka yang membutuhkan dan tepat guna. bola sampai ada penyalahgunaan, laporkan saja, kita terbuka dengan berbagai macam laporan bagi sekolah manapun yang perlu untuk dievaluasi," kata Agus Weliyanto menambahkan. (AY)

.

Categories:Ekonomi,
Tags:,