Negara Dirugikan oleh Industri Minerba dan Migas

Negara Dirugikan oleh Industri Minerba dan Migas

Negara Dirugikan oleh Industri Minerba dan Migas

Jakarta - Para pelaku industri bidang mineral, batu bara (Minerba), minyak, dan kehutanan selama ini tidak membayar sebagaimana mestinya kepada negara. Berdasarkan temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bagian audit sumber daya alam (SDA), hal itu semua mengakibatkan negara berpotensi dirugikan dengan nilai yang tidak sedikit.

"Dokumen atas ekspor minyak dan minerba antartiga institusi ini tidak match. Yaitu di Kementerian ESDM, Bea Cukai, dan perdagangan internasional," kata mantan Anggota BPK Ali Masykur Musa di sela-sela peluncuran bukunya di Gedung BPK, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

Menurut Ali Masykur, selalu ada yang missing dalam konteks dokumentasi yang menyangkut ekspor-impor terkait sumber daya alam ini. Oleh karena itu, dia mencoba memperkenalkan sistem audit yang baru, agar potensi penerimaan negara dari sektor ini tidak hilang yang disebut sistem audit on going.

Dulu, lanjutnya BPK hanya mengenal sistem post audit, yakni memeriksa setelah penggunaan anggaran tahunan, baik APBN atau APBD. Namun dengan sistem audit on going, potensi keuangan negara yang tidak masuk bisa dilakukan pemeriksaan.

"Sejak saya jadi pimpinan di BPK khususnya di bagian sumber daya alam, saya sudah mengumpulkan Rp 2,7 triliun dan menyelamatkan uang negara dari potensi uang yang tidak masuk," katanya.

"Saya penalti mereka yang kurang bayar iuran hasil hutan dan lain-lain. Ini bagian dari perkenalkan audit lingkungan, dan audit on going. Jadi tidak hanya post audit," tambahnya.

Ke depan, dia berharap sistem audit on going ini akan diterapkan oleh para juniornya di BPK. "Memeriksa itu jangan hanya di belakang karena biasanya begitu berat dan dokumen cenderung dimanipulasi," tambahnya. (Jr.)**

.

Categories:Ekonomi,
Tags:ekonomi,