Polisi Panggil Satpam Penghalang Tugas Peliputan Wartawan

Polisi Panggil Satpam Penghalang Tugas Peliputan Wartawan

Bandung - Kepolisian Resor Garut telah melakukan pemanggilan bagi sejumlah petugas Satpam PT. Changshin Reksa Jaya untuk dimintai keterangan terkait kasus telah menghalangi tugas jurnalistik saat peliputan kedatangan Menteri Perindustrian di Garut.

"Kita lakukan pemanggilan 'Security" (Satpam), rencananya hari Senin (11/5) kita mintai keterangan dari mereka itu," kata Kepala Satuan Reskrim Polres Garut AKP Dadang Garnadi kepada wartawan, Minggu (10/5/2015).

Ia menuturkan, pemanggilan sejumlah Satpam pabrik sepatu milik Korea itu merupakan upaya pengembangan kasus dengan pelapor wartawan dari media cetak dan elektronik di Garut.

Pemeriksaan Satpam itu, kata dia, karena diduga telah menghalangi para wartawan yang hendak ingin masuk ke kawasan pabrik tempat dilaksanakannya peresmian pabrik oleh Menteri Perindustrian, Saleh Husin, 27 April 2015.

"Setelah memeriksa wartawan sebagai pelapor, selanjutnya kami meminta keterangan para petugas keamanan pabrik sebagai terlapornya," kata Dadang.

Selain Satpam, kata dia, akan melakukan pemanggilan juga terhadap jajaran managemen PT.Changsin Reksa Jaya untuk dimintai keterangannya.

"Kemungkinan akan memanggil managemen PT. Changsin untuk dimintai keterangan termasuk peraturan pabrik tersebut," katanya.

Sebelumnya, laporan itu dilakukan secara lembaga Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Perwakilan Garut dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Garut kepada Polres Garut tentang larangan peliputan kedatangan pejabat negara ke pabrik sepatu milik perusahaan Korea.

Wartawan melaporkan perusahaan tersebut karena telah menghalangi tugas jurnalistik untuk peliputan kedatangan Menteri Perindustrian Saleh Husin yang hendak meresmikan pabrik tersebut.

Aksi menghalangi tugas jurnalistik itu berawal ketika wartawan mendekati pintu gerbang utama pabrik tersebut, petugas Satpam dengan tegas menanyakan identitas diri wartawan dan meminta surat undangannya.

Wartawan yang dilarang itu menilai tindakan yang dilakukan satpam tersebut telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yakni pemerintah menjamin kemerdekaan pers nasional dan wartawan punya hak mencari informasi.

Persoalan lain dalam kegiatan kunjungan Menteri tersebut dialami oleh sejumlah wartawan televisi yang menggunakan mobil tiba-tiba dihadang oleh Satpam dan dilarang masuk ke lingkungan acara peresmian.

Padahal wartawan televisi nasional dan lokal itu telah mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian untuk mengikuti rombongan menteri saat masuk pabrik. (AY)

.

Categories:Daerah,
Tags:,