Pergub No. 50 tentang PPDB Mal-Administrasi

Pergub No. 50 tentang PPDB Mal-Administrasi

Penampakan Pergub No 50 tentang PPDB (Foto: Cah Yati/CikalNews.com)

Bandung - Dianggap cacat prosedural dan mal-adminstrasi, Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) melaporkan terbitnya Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 50 tahun 2015, tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA ke Ombudsman Jabar, Jumat (15/5/2015) sore.
 
Koordinator GMPP Hari Santoni menegaskan, saat ini pengelolaan SMA dan SMK masih merupakan kewenangan pemerintah kota/kabupaten. "Saat ini pengelolaan SMA/SMK/MA masih di tingkat Kab/Kota, sesuai dengan UU 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah pasal 404. Jadi belum bisa dikelola oleh Provinsi, termasuk penerbitan Pergubnya belum bisa dilaksanakan," ujarnya.
 
Oleh karenan itu, ia menggap Pergub No. 50 tentang PPDB yang diterbitkan oleh Pemeritah Provinsi Jawa Barat itu mal-administrasi. "Terutama yang dikawatirkan, yakni Pergub ini merugikan hak-hak masyarakat untuk mendapatkan layanan dalam pendaftaran dan seleksi PPDB," tegasnya.
  
Apalagi menurutnya, Pergub yang dikeluarkan Gubernur ini bertentang dengan Perwal d Peraturan WaliKota (Perwal) pada tahun 2014, yang memuat tentang sistem rayonisasi. 
 
Ia beranggapan, jika Perwal terkait rayonisasi sudah cukup baik untuk mengakomodasi warga, terkait akses dan mengurangi kemacetan. "Juga membuat adanya kesempatan yang sama bagi siswa untuk bersekolah, tanpa ada istilah sekolah favorit dan mengurangi percaloan PPDB," paparnya.(Jr.)**
.

Categories:Pendidikan,
Tags:,