Pemprov Identifikasi Percepatan Peralihan SMA/SMK

Pemprov Identifikasi Percepatan Peralihan SMA/SMK

Gubernur Jawa Barat, Aher saat diwawancarai wartawan. (Foto : ADE/CikalNews)

Bandung - Salah satu persoalan yang dihadapi Pemprov Jabar mengenai percepatan peralihan SMA/SMK, yaitu terkait dengan pengelolaan aset. SMA/SMK yang asetnya masih dimiliki pihak lain tidak bisa diperbaiki dan dibangun oleh Pemprov. SMA dan SMK yang ada di kabupaten/kota, seharusnya tidak ada masalah apa-apa, tapi ternyata ada SMA yang belum punya aset atau ada yang asetnya milik desa. 

 
"Ke depannya jenias ini harus ditata, harus jadi milik provinsi dan harus dibayar oleh desanya. Nanti begitu penyelesaianya,” kata Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan (Aher) pada Persiapan Percepatan Alih Kelola SMA dan SMK 2016 di Provinsi Jawa Barat, yang digelar di Aula Barat Gedung Sate, Kamis (21/5/2015).
 
Ia menjelaskan, SMA dan SMK yang ada di kabupaten kota seharusnya tidak ada masalah. "Tapi ternyata ada SMA yang belum punya aset, ada yang asetnya milik desa. Ke depannya harus ditata, harus jadi milik provinsi dan harus dibayar desanya. Nanti begitu penyelesaianya,” kata Aher.
 
Hadir pada kesempatan itu Pimpinan Komisi V DPRD Prov Jabar, Plt. Sekda Iwa Karniwa, Kepala Perwakilan BPKP Jawa Barat Hamonangan Simarmata, Kadisdik Prov Jabar, Para kepala OPD Prov Jabar dan kadisdik dari kabupaten kota di Jawa Barat.
 
Menurut Aher, dalam konteks perencanaan untuk pelaksanaan alih kelola SMA/SMK menjadi urusan provinsi, maka perlu diidentifikasi dari berbagai aspek terkait dengan aspek Personel, Peralatan, Pembiayaan, dan Dokumen (P3D).
Berdasarkan Data Pokok Pendidikan (Dapodik) per Februari 2015, SMA/SMK di Jawa Barat mencapai 3.917 sekolah, termasuk sekolah negeri dan swasta.
 
Saat ini ada sekitar 732 SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat. Selain itu Pemprov Jabar akan membangun SMA dan SMK Negeri di 129 kecamatan. Pembangunan sekolah tersebut, sebagai upaya pemerintah menghadirkan wajah negara di daerah pelosok.
 
“Pembangunan SMA dan SMK baru, khususnya di kecamatan yang belum punya SMA/SMK negeri kita maksudkan untuk dua hal. Pertama, menjangkau layanan masyarakat sedekat mungkin terhadap masyarakat. Kedua, meluaskan jaringan dan daya tampung,” kata Aher. (Jr.)**
.

Categories:Pendidikan,
Tags:pendidikan,