KPK Tunggu LHKPN Kab./Kota Hingga Akhir Juli

KPK Tunggu LHKPN Kab./Kota Hingga Akhir Juli

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung-  KPK akan menunggu laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN) hingga akhir Juli mendatang. Beberapa daerah yang pelaporannya masih disorot KPK karena minim yakni Kab Purwakarta, Kab Pangandaran, dan Kab Sumedang.
  
Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja di Bandung, Jumat (22/5/2015). "Saat ini kami akan terus tunggu laporannya hingga akhir Juli. Dan diharapkan pada waktu itu pelaporannya bisa 100 persen," jelasnya.

 KPK sengaja membacakan secara terbuka perihal daerah yang masih minim pelaporannya, sehingga bisa diperhatikan oleh penyelenggara negaranya sebagai suatu kepatuhan.
  
"Pemerintah Jabar sendiri sudah 92 persen pelaporannya di pejabat-pejabatnya. Hal ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah kab./kota lainnya, agar komitmen dalam pemberantasan korupsi ini dimulai dari pemerintahan daerahnya," katanya.
  
Jika ternyata hingga akhir Juli mendatang pemerintah daerah atau provinsi belum melaporkan hingga 100 persen, maka pada bulan Agustus KPK melalui Menpan dan Pemprov masing-masing daerah akan menerapkan saksi bagi wajib LHKPN di bulan Agustus.
  
"Ini harus dimulai dari keseriusan kepala daerahnya, jadi pasti cepat dalam pelaporan ke pejabat lainnya," tuturnya.

 Sementara itu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan mengatakan sanksi bagi pejabat yang tidak melaporkan harta kekayaannya sebetulnya sudah diatur dalam Undang-Undang Kepegawaian.

 "Sanksinya sudah ada sebetulnya dari sanksi berupa teguran keras, pengurangan tunjangan sampai penurunan pangkat dan pemecatan. Semua sudah diatur di BKD, tergantung indikasi ketidakpatuhannya seperti apa. Apakah disengaja atau hanya kelalaian saja," paparnya.(AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,