BKSP Jabodetabekjurkarpur Fokus Atasi Banjir

BKSP Jabodetabekjurkarpur Fokus Atasi Banjir

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Badan Kerja Sama Pembangunan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur, Karawang, dan Purwakarta atau BKSP Jabodetabekjurkarpur saat ini fokus menyelesaikan masalah banjir dan kemacetan lalu lintas.

"Banjir dan macet masih menjadi perhatian utama BKSP Jabodetabekjurkarpur, karena dua permasalahan tadi menjadi hal krusial yang dihadapi wilayah-wilayah perbatasan di tiga provinsi (Jakarta, Jabar, dan Banten)," kata Plt Sekretaris Daerah Jawa Barat Iwa Karniwa, di Bandung, Jumat (2/5/2015).

Ia mengatakan, untuk mengatasi dua permasalahan tersebut beberapa waktu lalu pihaknya telah menggelar rapat koordinasi BKSP Jabodetabekjurkarpur, di Gedung Sate Bandung.

"Jadi pada rakor tersebut, hadir juga perwakilan dari Provinsi DKI Jakarta dan Banten," kata dia.

Menurut dia, rakor ini merupakan awal dari implementasi BKSP pada 2015, sehingga pihaknya masih membahas mengenai teknis penganggarannya saja.

Pada awalnya, menurut dia, penganggaran program BKSP ini menggunakan dana hibah dari masing-masing provinsi. Tapi, hal ini harus direvisi karena penggunaan hibah tidak boleh berulang-ulang.

"Dan sesuai ketentuan, hibah tak boleh berulang-ulang. Jadi dalam rakor ini kami mengusulkan aturan baru terkait penganggaran," kata dia.

Dikatakan dia, berdasarkan usulan yang mengemuka dalam rakor tersebut dinyatakan bahwa anggaran operasional kesekretariatan BKSP akan ditanggung satu provinsi secara bergantian.

"Untuk anggaran, jika dikelola Provinsi Banten, maka anggaran operasional kesekretariatan seluruhnya dari Banten. Begitu juga tahun yang akan datang, jika yang jadi ketua DKI Jakarta, sekretaris BKSP dari DKI, maka anggaran dari DKI," kata Iwa.

Ia menuturkan, mekanisme penganggaran seperti itu dianggap lebih tepat karena masing-masing provinsi memiliki caranya tersendiri.

"Jadi dengan cara seperti itu masuk ke belanja langsung, sehingga tidak ada kendala implementasi saat melaksanakan realisasi terhadap anggaran tersebut," kata dia.

Hal tersebut, lanjut Iwa, dilakukan karena masing-masing provinsi punya standard biaya dan juga standard anggaran yang berbeda, sesuai dengan anggaran dan aturannya masing-masing.

Ia berharap hal ini bisa disepakati pada bulan depan dan program BKSP pada tahun ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

"Proses berkelanjutan ini harus terus dilakukan agar penanganan persoalan bisa dilakukan maksimal," kata dia. (AY)

.

Categories:Daerah,
Tags:,