Bupati Purwakarta, Pernyataan Wakil Ketua KPK Keliru

Bupati Purwakarta, Pernyataan Wakil Ketua KPK Keliru

Bupati Purwakarta, Dedi Mulyadi.(Net)

Purwakarta - Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi membantah pernyataan Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja terkait 43 pejabat Pemkab Purwakarta, belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).

"Pernyataan beliau keliru. Saya sudah cek ternyata hampir semua pejabat eselon II di Purwakarta telah menyampaikan LHKPN ke KPK," ujar Dedi di Purwakarta Jumat (22/5/2015).

Saat ini, kata dia, terdapat 40 pejabat yang diwajibkan menyerahkan LHKPN kepada KPK. Yakin 30 kepala dinas termasuk sekretaris daerah dan DPRD, bupati dan wakil bupati serta delapan orang auditor di Inspektorat Purwakarta.

"Jadi kalaupun pak Adan bilang ada 43, tiga lagi siapa, toh di kami hanya ada 40 pejabat yang diwajibkan menyerahkan LHKPN," ujar Dedi.

Hanya saja, dari 40 pejabat yang diwajibkan menyerahkan LHKPN, hanya lima saja yang belum menyerahkannya.

"Itu ada lima pejabat saja yang belum menyerahkan LHKPN, itupun pejabat yang baru dimutasi tiga bulan lalu," ujarnya.

Penyerahan LHKPN sendiri, kata Dedi, dilakukan sejak pertama kali menjabat eselon II. Kemudian menyerahkannya kembali saat pensiun.

"Saya sudah menyerahkan dua kali, pada 2007 dan 2012 ke KPK langsung," ujar Dedi.(Ode)**

.

Categories:Daerah,
Tags:daerah,kpk,