13 Pejabat Pemrov Jabar Belum Serahkan LHKPN

13 Pejabat Pemrov Jabar Belum Serahkan LHKPN

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung- Dari 125 pejabat di lingkungan Pemprov Jabar yang harus melaporkan harta kekayaan penyelenggaraan negara (LHKPN), tersisa 13 pejabat belum melaporkan kekayaannya. Hal itu diungkapkan Plt Sekda Prov Jawa Barat, Iwa Kartiwa, Minggu (24/5/2015).

 
"Kini sudah ada 112 orang yang sudah melapor, dan diharapkan akhir Mei sudah terkumpul semua. sedangkan sisanya sebanyak 13 orang lagi tetap wajib melaporkan  LHKPN," tuturnya.
 
Selain itu, Pemprov  ke depannya akan memperluas wajib LHKPN bagi objek penyelenggara negara, "Kemarin tahap pertama yaitu 125 orang esselon 1,2, dan yang kedua esselon 3 di Dinas Pendapatan, dan yang ketiga seluruh auditor yang ada di Rektorat Prov Jabar. Kini diperluas, pertama Kabag Keuangan Sekda, Kasubag Keuangan di seluruh OPD Pemprov Jabar, ketiga pejabat yang mempunyai jabatan permanen lebih dari dua tahun. Sedang mereka yang setahun selesai belum kita masukan sebagai wajib lapor kekayaan (LHKPN)," jelasnya.
 
Ditambahkan, selanjutnya direksi dan pejabat Badan Usaha Milik Daerah Jabar, ini merupakan suatu perluasan dari Pergub No. 55 tentang wajib LHKPN.
"Mereka harus melaporkan dan bahkan akan berpengaruh pada kenaikan promosi. Kami sengaja menempatkan sekretariat LHKPN di bidang pengembangan karir, guna memantau kenaikan pangka. Sehingga bisa dipantau dan dilihat riwayat LHKPN nya langsung untuk dijadikan pertimbangan," ujarnya.
 
Iwa menyebutkan, mereka yang belum melaporkan LHKPN karena terkendala data-data, seperti data tanah bisa juga dibuktikan oleh akte girik. "Yang harus dilaporkan kekayaan di atas Rp 1 juta harus diinformasikan terutama tanah, kekayaan, perabot," ujarnya.
 
Iwa menambahkan,   Pemprov tidak memiliki kewenangan untuk mengumumkan kekayaan para pejabat negara. Namun KPK yang berwenang mengumumkannya, setelah melakukan validasi. (Jr.)**
.

Categories:Bandung,
Tags:,