Jabar Usul Pola Pendanaan BKSP Jabodetabekjurkarpur Diubah

Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mengusulkan pola pendanaan bagi Badan Kerjasama Pembangunan Jabodetabekjurkarpur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangeran, Bekasi, Cianjur, Karawang, dan Purwakarta) diubah yakni tidak lagi menggunakan hibah dari setiap daerah terkait.

"Karena sesuai ketentuan yang ada saat ini, hibah itu tidak boleh berulang-ulang," kata Plt Sekda Jawa Barat Iwa Karniwa, di Bandung, Minggu (24/5/2015).

Ia mengatakan, selama ini semula penganggaran program BKSP ini menggunakan dana hibah dari masing-masing provinsi dan Provinsi DKI Jakarta menggucurkan anggaran paling besar dibanding dua provinsi lain.

"Tapi ini harus direvisi karena penggunaan hibah tidak boleh berulang-ulang," kata dia.

Oleh karena itu, kata Iwa, untuk mengatasi ini pihaknya mengusulkan aturan baru terkait penganggaran dan berdasarkan usulan yang mengemuka, anggaran operasional kesekretariatan BKSP akan ditanggung satu provinsi secara bergantian.

"Jadi untuk anggaran, jika BKSP dikelola Banten, maka anggaran operasional kesekretariatan seluruhnya dari Banten," katanya.

Menurut dia, pola yang sama akan diterapkan jika pada tahun mendatang BKSP akan diketuai oleh DKI maka seluruh anggaran akan dipenuhi seluruhnya oleh ibu kota tersebut.

"Saat ini yang menjadi Ketua BKSP adalah Gubernur Banten Pak Rano Karno, setelah sebelumnya 2014 lalu oleh Gubernur Jabar Pak Ahmad Heryawan," katanya.

Dikatakan dia, untuk mekanisme penganggaran seperti itu dianggap lebih tepat karena masing-masing provinsi memiliki caranya tersendiri.

Sehingga, lanjut dia, dengan cara seperti itu masuk ke belanja langsung, sehingga tidak ada kendala implementasi saat melaksanakan realisasi terhadap anggaran tersebut.

"Ini karena masing-masing provinsi punya standard biaya dan juga standard anggaran yang berbeda, sesuai dengan anggaran dan aturannya masing-masing," ujar dia.

Lebih lanjut ia mengatakan rencananya program BKSP pada tahun ini merupakan lanjutan dari tahun sebelumnya.

Selain banjir dan kemacetan, sedikitnya terdapat lima hal lainnya yang menjadi persoalan bersama di kawasan perbatasan itu seperti etahanan pangan, pengelolaan tata ruang wilayah, kependudukan, lingkungan hidup, pendidikan dan kesehatan.

"Dan hal-hal ini harus dituntaskan agar tidak menjadi permasalahan di kemudian hari. BKSP ikut berperan," kata Iwa. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,