Pemprov Tegur 4 Kab./Kota Pelanggar KBU

Pemprov Tegur 4 Kab./Kota Pelanggar KBU

Bandung - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat telah melayangkan surat teguran pada empat kabupaten/kota yang memberikan izin terhadap bangunan yang melanggar di Kawasan Bandung Utara atau KBU.

"Bagi wali kota atau bupati yang wilayahnya terkait KBU, kami berikan teguran sehingga langkah ini bisa jadi penyelesaiaan menyeluruh bagi yang eksisting saat ini," kata Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar di Bandung, Senin (25/5/2015).

Ia menuturkan, surat teguran tersebut dilayangkan pekan lalu ke empat kabupaten/kota yakni Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat.

"Jadi keempat wilayah tetsebut memperoleh peringatan untuk tak memberikan izin sebelum ada rekomendasi. Sehingga kepala daerah tersebut harus menjaga Perda dan berkoordinasi dalam satu pengawasan," kata dia.

Ketika ditanyakan tentang sanksi apa yang akan diberikan kalau surat peringatan tersebut tak diindahkan oleh empat kabupaten/kota tersebut, Wagub Jabar mengatakan konsekuensinya ada di Undang-Undang Lingkungan Hidup.

"Dan kalau dilaranggar itu termasuk pidana. Intinya ada konsekuensi Undang-Undang yang lain diatasnya akan ditindak dong," katanya.

Sementara itu Kepala Badan Pengendali Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Jawa Barat Anang Sudarna menambahkan isi surat teguran tersebut di antaranya meminta wali kota/bupati di keempat daerah tersebut untuk tak membetikan izin sebelum ada rekomendasi gubernur.

"Ini karena, Pemprov Jabar berharap perusahaan tak dirugikan. Kalau memproses izin yang lain, pengusaha harus mengeluarkan dana. Tapi untuk memproses rekomendasi tak perlu uang," katanya.

Ia menambahkan isi surat teguran tersebut juga meminta kabupaten/kota untuk tak menertibkan izin yang sudah terbit.

"Sehingga jika daerah tak mengindahkan surat teguran ini, maka ada sanksinya. Ini kan teguran itu diberikan karena ketidakpatuhan pihak tertentu. Sudah jelas di tolak rekomendasinya tapi izin di keluarkan," ujar Anang. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,