Peran Pemda Minim, Kasus HIV/AIDS Tinggi

Peran Pemda Minim, Kasus HIV/AIDS Tinggi

ilustrasi. (Net)

Bandung- Masih tingginya angka HIV/AIDS di Jabar salahsatunya dikarenakan masih lemahnya peran pemerintah daerah dalam mengantisipasi perkembangan kasus HIV/AIDS. Salah satunya terlihat dari minimnya program terkait sosialisasi pencegahan penyakit tersebut.

 Anggota Komisi V DPRD Jabar, Ikhwan Fauzy, mengatakan, program pemerintah daerah terkait HIV/AIDS jauh dari maksimal. Sejumlah kampanye akan bahayanya peredaran virus tersebut tidak lagi terlihat seperti dulu.

 "Sekarang kampanye anti HIV/AIDS sudah tidak ada lagi. Brosur ke masyarakat, siswa-siswa sekolah, tidak ada lagi. Padahal itu bagus sebagai langkah preventif," kata Ikhwan di Gedung DPRD Jabar, Bandung, Selasa (26/5/2015).

 Dia juga mengaku miris karena tidak adanya rumah rehabilitasi penderita HIV/AIDS yang dimiliki pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Jabar. Seharusnya, lanjut Ikhwan, penderita HIV/AIDS disediakan rumah rehabilitasi bersamaan dengan rehabilitasi narkoba.

 "HIV/AIDS ini berbanding lurus dengan pengguna narkoba. Karena penyebaran HIV di kalangan pengguna narkoba ini tinggi, lewat jarum suntik," paparnya.

 Kurangnya perhatian pemerintah ini berdampak minimnya pengetahuan masyarakat akan penangkalan peredaran virus tersebut. Sehingga, lanjut Ikhwan, tidak heran jika angka penderita HIV/AIDS di Jabar tinggi.
 Oleh karena itu, Ikhwan berharap peran Komisi Penanggulan AIDS kembali dioptimalkan. Sebab, melalui lembaga ini, berbagai program pencegahan HIV/AIDS bisa dilakukan secara baik dan terarah.

 "KPA sekarang juga pareum (mati), dulu hidup sekali," ucapnya. Hal ini dikarenakan KPA tidak lagi menerima sokongan dana dari pemerintah karena terbentu aturan yang ada.

 "KPA harus nempel (menginduk) ke dinas, baru bisa dari APBD," ucapnya. Sementara itu, Ketua PKK Jabar sekaligus Ketua P2TP2A Jabar, Netty Prasetiyani mengakui pihaknya belum memiliki petugas khusus pencegahan HIV/AIDS.

 "Kalau HIV secara khusus belum. Apalagi memahami HIV perlu pelatihan khusus,"  kata Netty di Gedung Sate, Bandung. Netty menyebut, petugas atau penyuluh untuk persoalan yang cukup berat ini memerlukan sejumlah pengetahuan dan pembekalan yang baik.

 Netty pun berharap dinas terkait bisa memberi pembekalan kepada petugas penyuluh. "Berharap dinkes (dinas kesehatan) mampu memberi bekal yang cukup bagi kader PKK, baik teknik atau metodologi penyuluhan yang tepat dan tepat sasaran. Bagaimana pun memberi penyuluhan dengan tema yang berat ini perlu pengetahuan, aspek kognitif," paparnya.(Ode)**

.

Categories:Bandung,
Tags:,