Kemiskinan dan Ketimpangan Kian Memprihatinkan

Kemiskinan dan Ketimpangan Kian Memprihatinkan

ilustrasi. (Net)

Jakarta - Berbagai kalangan memandang pemerintahan Jokowi lalai, dalam menekan angka kemiskinan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Hingga kini angka kemiskinan serta ketimpangan antara penduduk kaya dan miskin di Indonesia tetap tinggi. 
Menurut anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Willgo Zainar dalam Rapat Paripurna tentang Pokok-pokok Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016, koefisien gini atau ketimpangan penduduk kaya dan miskin di Indonesia mencapai 0,43. Pada sisi lain, pemerintah mengklaim telah meningkatkan pendapatan penduduk miskin.

"Upaya itu masih kalah cepat dengan yang kaya. Itu terjadi karena sektor ekonomi yang tumbuh tidak menyerap banyak tenaga kerja. Sedangkan pertumbuhan sektor pertanian, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta sektor industri stagnan," katanya di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/5). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin di Indonesia tahun lalu mencapai 28 juta jiwa bertambah pada 2015 sebanyak 1,9 juta jiwa. Artinya, jumlah penduduk miskin menembus hampir 30 juta jiwa atau 12,25 persen dari jumlah penduduk miskin. 

"Hakl tersebut disebabkan karena kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang memberi efek domino bagi peningkatan harga pokok, sehingga makin menekan daya beli masyarakat," jelasnya. 

Ia merasa pesimistis terhadap target pemerintah untuk menurunkan angka kemiskinan menjadi 9 persen, sedangkan angka pengangguran berkisar 5,2 persen - 5,5 persen. "Kami rasa target itu enggak akan tercapai, apalagi jika pertumbuhan ekonominya disebut berkualitas tapi nyatanya sekadar wacana belaka," paparnya. 

Sementara itu, lanjutnya kesenjangan perkotaan dan pedesaan semakin tinggi. Pertumbuhan ekonomi di perkotaan lebih cepat dibandingkan di pedesaan. Termasuk pertumbuhan sektor pertanian yang biasa ada di desa cenderung stagnan, apabila dibandingkan dengan pertumbuhan sektor hotel, transportasi, dan perdagangan misalnya. 

"Jadi, pemerintah telah lalai dalam mengurangi angka kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan," tegasnya. 

Oleh karena itu, pemerintah agar melakukan transformasi struktural ekonomi melalui pembalikan arah pembangunan, dari non tradable menjadi ke tradable berbasis pada penyerapan tenaga kerja lokal. "Juga memperkuat posisi desa dengan wujud konsistensi alokasi dana desa Rp 1,4 miliar per desa, sesuai amanat UU Desa," tambahnya. (Jr.)**
.

Categories:Ekonomi,
Tags:,