Permukaan Tanah di Jakarta Turun 12 Cm Tiap Tahun

Permukaan Tanah di Jakarta Turun 12 Cm Tiap Tahun

Gedung Pencakar langit di Jakarta, Salahsatu Turunnya Permukaan Tanah di Jakarta

Jakarta - Kondisi penurunan permukaan tanah atau land subsidence di DKI Jakarta semakin parah. Berdasarkan hasil diskusi Roundtable Meeting on Land Subsidence, ketinggian muka tanah di DKI menurun sedikitnya antara 10 hingga 12 cm setiap tahun.
 
"Iini terus terjadi, dalam 15 tahun ke depan jika kita masih hidup, tidak akan ada lagi sungai yang mengalir di Jakarta karena kondisi penurunan muka tanah di sini sudah parah sekali. Turun terus," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
 
Menurutnya, tingginya tingkat penurunan muka tanah di Jakarta disebabkan oleh tingginya tingkat pengambilan air tanah, untuk keperluan persediaan air di Jakarta. Banyaknya gedung tinggi juga telah berperan besar dalam mengurangi tingkat kepadatan daratan di Jakarta.
 
"Daratan Jakarta tersebut terdiri atas sedimen laut yang lunak. Sementara keberadaan gedung-gedung tinggi terus memberikan tekanan," katanya.

Basuki menilai, untuk itu diperlukan peran yang besar dari pemerintah untuk menyelesaikan masalah itu. Pemerintah Provinsi DKI harus sebisa mungkin merumuskan kebijakan yang mencegah air tanah di DKI terus disedot secara berlebihan.
 
Salah satu cara yang bisa dikaji, adalah merevisi Peraturan Daerah (Perda) yang memungkinkan air tanah terus disedot secara gratis. Pemprov DKI, juga bisa mengkaji untuk melakukan optimalisasi pemanfaatan air dari Waduk Jatiluhur untuk terus memenuhi kebutuhan air bersih di DKI.
 
"Oleh karena itu, apa pun program yang kita rancang harus environment remediation (pengembalian fungsi lingkungan). Kondisi lingkungan kita sudah sangat parah," tegas Basuki.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, salah satu cara yang akan dilaksanakan oleh Pemprov DKI untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah dengan menjalankan kebijakan reklamasi pulau.
 
Reklamasi, bukan semata-mata kebijakan yang menguntungkan pengembang. Kebijakan tersebut  akan menambah area lahan di DKI. "Lahan hasil reklamasi 100 persen akan menjadi milik Pemerintah Provinsi DKI," Ujar Ahok.

Sedangkan pengembang, akan ditugasi untuk melakukan reklamasi dan membangun properti yang bisa memberikan keuntungan bagi mereka di atas lahan hasil reklamasi. Hak mereka untuk mengelola lahan yang direklamasinya hanyalah selama 30 tahun yang diatur oleh beberapa ketentuan.
 
Kompensasinya, mereka akan dikenakan kewajiban pengembang untuk menyelesaikan masalah penurunan muka tanah di daratan utama Jakarta, serta membenahi tata kelola pengelolaan air bersih di ibu kota. "Kita semua sudah bersepakat menanamkan investasi yang besar dalam penyelesaian masalah penurunan tanah di Jakarta," katanya. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,