KPK, Perizinan Online Bentuk Reformasi Birokrasi

KPK, Perizinan Online Bentuk Reformasi Birokrasi

KPK dukung perizinan online yang bisa cegah korupsi dan grativikasi. (Foto : ADE/CikalNews)

Bandung – KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) melalui Deputi Pencegahan menilai adanya perizinan online adalah bentuk reformasi birokrasi yang bisa mencegah terjadinya korupsi atau grativikasi di BPPT.

 

Menurut Deputi Pencegahan KPK, Dian Patria, pelayanan perizinan itu meliputi 3 aspek penting yaitu ; pengendalian, pelayanan  publik, dan penerimaan daerah.

 

“3 aspek ini harus terus terkontrol agar semuanya bisa berjalan dengan baik tanpa adanya penyelewengan pemasukan daerah, apalagi proses pengurusan perizinan rentan adanya grativikasi,” ucap Dian Patria di acaraLaunching Pelayanan Perizinan Terpadu Secara  Electronic di kantor BPPT, Jl. Cianjur, Kota Bandung, Kamis (28/5/2015).

 

KPK menghimbau kepada Pemkot Bandung untuk mengontrol semua utang pajak para pengusaha yang hendak mengurus perizinan di BPPT.

 

“Disinilah proses pengendalian harus diterapkan, Pemkot Bandung harus memantau kepada para pemohon perizinan apakah mereka punya utang pajak atau tidak. Jangan dulu keluarkan perizinannya jika mereka memang belum bayar pajak. Ini bisa terjadi pada pengusaha hotel dan restoran,” ungkapnya.

 

Untuk pengurusan perizinan yang bersifat nasional masalah ini sering terjadi pada perusahaan pertambangan dan kehutanan/perkebunan.

 

“Banyak pengusaha tambang, kehutanan, perkebunan bisa keluar izin usaha namun mereka banyak yang belum bayar pajak dan belum punya NPWP. Jika ini terjadi harusnya mereka tidak bisa mendapat izin usaha tambang, hutan, dan kebun,” pungkasnya.

KPK akan terus memantau proses perizinan online di BPPT Bandung sebagai contoh untuk diterapkan di pemerintah pusat atau nasional.

 

“Jika program ini ternyata sukses dan layak dibawa ke pusat, ini perlu diterapkan, nanti bisa kerjasama dengan Ditjek Pajak sebagai pengendalian dan pengawasannya. Setiap pengusaha yang mau urus izin harus selesaikan dulu hutang pajaknya,” serunya.(Ode)**

.

Categories:Nasional,
Tags:kpk,