Masalah KBU Tak Akan Tuntas Kalau Hukum Tak Tegas

Masalah KBU Tak Akan Tuntas Kalau Hukum Tak Tegas

Ilustrasi.(Foto:Net)

Bandung - Persoalan Kawasan Bandung Utara (KBU) hingga saat ini tidak pernah tuntas, akibat lemahnya penegakan hukum dari pemerintah. Demikian ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Gatot Tjahyono di Bandung, Kamis (28/5/2015).
 
Ia mengatakan, pemerintah baik provinsi maupun kabupaten dan kota harus bersikap konsisten dan tegas, dalam menindak bangunan yang melanggar aturan. "Permasalahan KBU ini dikarenakan penegakan hukum yang kurang baik. Harus jadi satu kesatuan, baik provinsi atau kabupaten/kota," tegasnya.
  
Disebutkan, lemahnya penegakan hukum terkait KBU itu terlihat dari semakin banyaknya bangunan di kawasan, yang semestinya menjadi area terbuka hijau. Padahal, banyak bangunan yang tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
 
"Bangunan semakin banyak berdiri, padahal tak mengantongi izin, sehingga mutlak diambil tindakan. Permasalahannya menyangkut penegakan hukum," ujarnya.
 
Gatot menuturkan, setiap bangunan apapun di KBU, mutlak memiliki izin yang ditentukan. Sebab pembangunan di kawasan itu memiliki persyaratan tertentu yang diatur dalam Perda. "Setiap pembangunan terutama apartemen harus mengikuti aturan yang ada. Harus ada rekomendasi gubernur. Itu mutlak, kalau enggak, bisa langsung diambil tindakan," ungkapnya.
 
Meski demikian, Gatot menilai langkah yang selama ini diambil Pemprov sudah tepat. Tinggal bagaimana secara operasional dilaksanakan oleh tim teknis dari BPLHD termasuk Satpol PP. (Jr.)**
.

Categories:Bandung,
Tags:bandung,