Kota Besar di Indonesia Harus Terapkan ERP

Kota Besar di Indonesia Harus Terapkan ERP

Kota Besar di Indonesia Harus Terapkan ERP

Jakarta - Sejumlah kota besar di Indonesia dinilai sudah harus menerapkan sistem jalan berbayar elektronik atau "electronic road pricing" (ERP), sesuai manajemen kebutuhan lalu lintas.

"Selain Jakarta, ada banyak kota yang seharusnya sudah bisa menerapkan sistem jalan berbayar ini seperti Surabaya, Bandung, Medan dan bahkan Tangerang," kata Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan Elly Adriani Sinaga di Jakarta, Selasa (21/10/2014).

Kota-kota tersebut dinilai sudah sepatutnya menerapkan sistem "ERP" karena tingkat rasio volume kendaraan dan kapasitas jalannya sudah tinggi.

"Tangerang misalnya, VC rasionya sudah 0,82. Semakin besar angkanya, maka akan semakin padat jalanannya," katanya.

Manajemen kebutuhan lalu lintas, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Pasal 60, dilihat dari perbandingan volume kendaraan dengan kapasitas jalan; ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; serta kualitas lingkungan.

Meski demikian, lanjut Elly, ada banyak model manajemen kebutuhan lalu lintas tanpa harus menerapkan sistem jalan berbayar.

"Misalnya penerapan jam masuk kerja yang berbeda-beda, penyediaan fasilitas umum lengkap di kawasan perumahan serta penyatuan rencana tata guna lahan dan transportasi," katanya.

Kendati ada banyak kota lain yang dinilai sudah harus menerapkan sistem jalan berbayar, Elly mengatakan pihaknya masih menunggu penerapan resmi ERP di DKI Jakarta.

Uji coba sistem ERP yang dilakukan per tiga bulan sejak Juli 2014 itu kini telah memasuki tahap kedua. Namun, masih ada sejumlah masalah mulai dari teknologi yang belum sempurna, basis data nomor polisi yang belum lengkap, hingga aturan jalan nasional yang dilarang dipungut retribusi.

"Yang masih bermasalah itu Jalan Gatot Subroto karena statusnya jalan nasional. Tapi rencananya jalan itu akan diturunkan statusnya menjadi jalan provinsi," katanya.

Sistem ERP rencananya akan diterapkan pada akhir 2015 di kawasan "3 in 1" di Jakarta. Ada pun tarif yang dikenakan nanti dipatok sekitar Rp30.000 sekali jalan dan bisa disesuaikan dengan kondisi jalan. (AY)

.

Categories:Ekonomi,
Tags:teknologi,