Presiden Masih Belum Bicarakan Panglima TNI

Presiden Masih Belum Bicarakan Panglima TNI

Presiden Masih Belum Bicarakan Panglima TNI

Jakarta  - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Tedjo Purdijatno, mengatakan, Presiden Jokowi belum membicarakan lebih jauh pergantian panglima TNI lebih jauh, karena hal tersebut masih dipertimbangkan secara matang.


"Pengganti Moeldoko belum dibicarakan. Presiden masih mempertimbangkan hal ini, khan hanya dari tiga angkatan calonnya. Itu terserah bapak presiden," ujarnya, di Jakarta, Rabu (3/6/2015).

 
Jabatan panglima TNI secara bergiliran antar angkatan yaitu AD, AU dan AL, bukanlah harga mati, namun lebih kepada hak prerogratif presiden.

"Memang di dalam kesepakatan tidak tertulis secara bergantian tapi itu bukan harga mati, terserah presiden," kata dia. 
 
Pasca reformasi 1998 yang menginginkan TNI makin profesional dan panglimanya tidak lagi dobel posisi sebagai menteri pertahanan atau menteri koordinator bidan politik dan keamanan, ada "kesepakatan tidak tertulis" tentang pergiliran ini. 
 
Pola pertama: bergiliran dari kepala staf TNI AD-kepala staf TNI AL-kepala staf TNI AU. Pola kedua, panglima TNI dari kepala staf TNI AL dan kepala staf TNI AU itu diselingi kepala staf TNI AD.

Semenjak Indonesia berdiri, baru dua kali panglima TNI dijabat laksamana TNI AL, yaitu Laksamana TNI Widodo AS dan Laksamana TNI Agus Suhartono. Adapun marsekal dari TNI AU baru seorang, yaitu Marsekal TNI Djoko Suyanto. 
 
Sejak reformasi 1998, daftar para panglima TNI itu adalah Laksamana TNI Widodo Adi Sutjipto (TNI AL/26 Oktober 1999-7 Juni 2002), dan Jenderal TNI Endriartono Sutarto (TNI AD/7 Juni 2002-13 Februari 2006, seharusnya pensiun 2002 namun mendapat perpanjangan dinas 1 Mei 2002-30 April 2007 berdasarkan Surat Keputusan nomor 1999/II/2002). 
 
Dilanjutkan Marsekal TNI Djoko Suyanto (TNI AU/13 Februari 2006-28 Desember 2007), Jenderal TNI Djoko Santoso (TNI AD/28 Desember 2007-28 September 2010), Laksamana TNI Agus Suhartono (TNI AL/28 September 2010-30 Agustus 2013) , dan Jenderal TNI Moeldoko (TNI AD/28 Oktober 2010-kini). 
 
Dengan begitu, sejak 1945, TNI AD masih mendominasi kepemimpinan Markas Besar TNI sungguhpun diakui Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan terbesar di dunia. Visi pemerintahan Jokowi saat ini juga berlatar maritim. 
 
Saat ini, ketiga kepala staf TNI itu adalah Laksamana TNI Ade Supandi (TNI AL), Marsekal TNI Agus Sutriatna (TNI AU), dan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo (TNI AD). Moeldoko akan pensiun pada 8 Juli nanti. 
 
Purdijatno juga mengatakan, "Seharusnya kan dari AU, tapi kan bisa iya dan juga bisa tidak, bisa saja laut lagi. Terus bapak presiden minta sekarang AD ya boleh, terserah presiden yang menggunakan itu," katanya.
 
"Ini karena konsepnya maritim ya bisa saja Angkatan Laut lagi, tapi kalau bergilir sich Angkatan Udara," ujar bekas kepala staf TNI AL itu. 

Dia mengatakan siapapun nantinya yang dipilih presiden, Ia meyakini ketiganya punya kemampuan mengatur TNI dan bisa mengemban tugas tersebut. "Syarat jadi panglima inikhan kemampuan mengatur TNI, kemampuan mereka hampir sama semua tinggal bapak presiden pilih yang mana," katanya.(Ode)**
.

Categories:Nasional,
Tags:,