Perwal PPDB Nihil, Pemkot Dilaporkan ke Ombusdman

Perwal PPDB Nihil, Pemkot Dilaporkan ke Ombusdman

Bandung - Sampai hari ketiga Kamis (4/6/2015) pembukaan pendaftaran siswa baru jalur non akademis tingkat SMA/SMK, belum juga ada dokumen Peraturan Walikota (Perwal) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), sehingga dinilai tidak jelas keberadaannya. 
 
Buntutnya, Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan (GMPP) bersama dengan Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), dan Forum Orangtua Siswa (Fortusis) melaporkan Pemkot Bandung ke Ombudsman.
 
“Ketika dicoba diakses dari situs http://ppdb.bandung.go.id, yang didapatkan hanyalah keterangan bahwa Perwal tersebut dapat diakses segera. Padahal sehari sebelumnya Komisi Informasi Publik (KIP) Provinsi Jawa Barat telah meminta Pemerintah Kota Bandung untuk menginformasikan proses PPDB secara lengkap. Namun tanggapan dari pihak pemerintah sampai saat ini masih nihil,” ujar Hary Santoni dari Perwakilan GMPPHari Hariadi Santoni, yang dihubingi, CikalNews, Kamis(4/6/2015).
 
Ditegaskannya, tidak adanya dokumen Perwal telah menimbulkan berbagai kebingungan di masyarakat dan pihak sekolah. “Masyarakat masih banyak yang bingung mengenai persyaratan pendaftaran, pembagian wilayah dan proses seleksi. Di situs resmi PPDB dan beberapa sekolah,  persyaratan pendaftaran telah diumumkan namun dua hal terakhir belum diumumkan dengan terbuka,” ujarnya.
 
Ia menilai dengan tidak terbukanya informasi mengenai pembagian wilayah, dapat merugikan masyarakat. Ada kemungkinan masyarakat salah dalam memilih sekolah. Padahal bila merujuk pada sistem PPDB tahun kemarin, faktor wilayah dan jarak sangat menentukan apakah seorang siswa diterima atau tidak, terutama untuk jalur non akademis.
 
“Sedangkan keterbukaan informasi dalam proses seleksi bisa menjamin proses seleksi yang lebih transparan. Bercermin dari pengalaman tahun-tahun lalu, jalur non akademis sangat rawan untuk dimanfaatkan oleh siswa-siswa titipan,” tuturnya.
 
Kebingungan utama pihak sekolah  adalah kuota jalur non akademis. Dalam perwal PPDB tahun lalu, kuota ini ditetapkan oleh Dinas Pendidikan. Ketiadaan dokumen perwal di tahun ini menimbulkan ketidakpastian di pihak sekolah mengenai apakah aturan tersebut masih berlaku atau tidak. 
 
Pihak pemerintah telah mengklarifikasi bahwa PPDB tahun ini kurang lebih sama dengan tahun. Namun klarifikasi tersebut baru sebatas pada pernyataan lisan. Pihak sekolah merasa lebih nyaman bila semua aturan tersebut dimuat secara tertulis.
 
Sebagai respon terhadap berbagai masalah di atas, hari ini beberapa pemerhati pendidikan melaporkan Pemerintah Kota Bandung ke Ombudsman Republik Indonesia. Diharapkan pihak Ombudsman dapat mendesak Pemerintah Kota Bandung khususnya walikota, untuk segera mempublikasikan dokumen Perwal PPDB sebelum masa pendaftaran jalur non akademis tingkat SMA/SMK berakhir. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kerugian masyarakat akibat proses PPDB yang tidak transparan. (AY)
.

Categories:Pendidikan,
Tags:,