Dahlan Iskan Tersangka Korupsi Proyek Rp 1 Triliun Lebih

Dahlan Iskan Tersangka Korupsi Proyek Rp 1 Triliun Lebih

Ilustrasi, Pembangunan Gardu Listrik.(Net)

Jakarta - Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Dahlan Iskan remi ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Ia ditetapkan tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan 21 Gardu Listrik di Pembangkit dan Jaringan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara tahun 2011-2013 senilai Rp 1,063 triliun.
 
"Sesuai dengan pendapat tim penyidik yang menyatakan, saudara DI (Dahlan Iskan) yang diperiksa hari ini telah memenuhi syarat, untuk dipenuhi menjadi tersangka berdasarkan dua alat bukti," kata Kepala Kejati DKI Jakarta, Adi Toegarisman di Kejati DKI Jakarta, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (5/6/2015).
 
Adi menjelaskan, mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu ditetapkan sebagai tersangka, dalam kapasitasnya sebagai kuasa pengguna anggaran (KPA) saat proyek pembangunan dilakukan. 
 
Dia diduga melanggar Pasal 2 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. "Sesuai permintaan tim penyidik kami keluarkan sprindik 752, dan telah menunjuk Jaksa untuk jadi Tim Penyidik tindak korupsi Gardu Induk dengan tersangka saudara DI," katanya.
 
Menurutnya, ada dua permasalahan pokok yang berkaitan dengan penetapan tersangka Bos Jawa Pos tersebut. Pertama berkaitan dengan sistem multiyears dan pembayaran proyek yang dilanggar. "Dengan begitu, dari keterangan seluruh pihak kami simpulkan ada dua alat bukti untuk menetapkan DI sebagai tersangka," tandasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, pihak kejaksaan sudah menetapkan 15 tersangka, dengan sembilan orang di antaranya merupakan petinggi PLN cabang Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Kejati pun telah melimpahkan kasus tersebut ke penuntutan dan rencananya segera masuk ke persidangan.
 
Dalam kasus tersebut, seluruh tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,