Jabar Mampu Raih Opini WTP dengan Strategi

Jabar Mampu Raih Opini WTP dengan Strategi

Bandung - Pelaksana tugas Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa mengatakan keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) keempat kalinya dari BPK RI adalah hasil dari sejumlah strategi penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah 2014 yang semakin matang dan siap.

"Alhamdulilah, ini berkat kerja sama semua pihak di lingkungan Pemprov Jabar dan kematangan serta kesiapan strategi penyusuan laporan keuangan," kata Iwa Karniwa, di Bandung, Senin (8/6/2015).

Ia menjelaskan strategi yang disusun pihaknya adalah pertama dalam laporan keuangan tahun 2014 sudah terlihat kesiapan Pemprov Jabar pada tahun 2015 dalam melaksanakan penyusunan laporan keuangan dengan metode akrual.

"Sehingga dengan metode akrual ini maka piutang oleh Dispenda langsung tercatat terutama dari sisi pajak kendaraan," kata dia.

Pihaknya mencatat laporan realisasi anggaran untuk posisi pendapatan daerah per 31 Desember 2013 ditargetkan mencapai Rp21,29 triliun sementara realisasinya mencapai Rp22,31 triliun atau lebih Rp1,017 triliun.

"Maka ini artinya mengalami kenaikan 4,78 persen dari target," katanya.

Sedangkan untuk belanja pada 2014 dianggarkan Rp24,225 triliun dan realisasi Rp20,79 triliun.

"Kemudian untuk belanja modal dari Rp2,04 triliun realisasinya mencapai Rp3,136 triliun. Belanja operasional Rp16,0 triliun realisasinya Rp13,3triliun," ujarnya.

Menurut dia, dalam penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2014 melakukan pembenahan secara menyeluruh termasuk melakukan penghematan dalam belanja barang dan jasa serta perjalanan dinas.

"Penataan administrasi pengeluaran, oleh kas dibukukan dan pengeluaran dilakukan seketat mungkin," katanya.

Dikatakannya, dari sisi pendapatan asli daerah dari target Rp14,299 triliun realisasinya mencapai Rp15,03 triliun atau melebihi target sebanyak Rp738 miliar. Sedangkan transfer dana dari pusat dianggarkan Rp6,69 triliun namun realisasinya mencapai Rp7,5 triliun dan untuk pembiayaan netto Rp3,306 triliun realisasinya Rp3,306 triliun artinya 100 persen.

Lebih lanjut ia mengatakan untuk penataan aset, Pemprov Jabar sudah melangkah lebih baik lagi karena pengelolaan barang daerah berupa tanah dan bangunan sudah disusun melalui sistem handal.

"Jadi pencatatan aset disertai dengan koordinatnya. Sehingga di mana pun kita berada, keberadaan aset bisa terdeteksi melalui komputer," katanya.

Walaupun pada 2014 lalu merupakan tahun politik yakni adanya sejumlah pos yang tertahan penyerapannya namun dirinya?menilai dalam pelaporan yang diserahkan pada BPK tidak ada masalah.

Menurutnya, penyerapan dipastikan terpengaruh dengan kebijakan tahun politik dimana terjadi penurunan dibanding 2013 lalu.

"Untuk penyerapan tahun anggaran 2013 mencapai 92 persen, dan tahun 2014 lalu hanya 89 persen namun secara keseluruhan Jabar masih lebih baik," ujarnya.

Provinsi Jabar, menurut Iwa, telah patuh memperbaiki seluruh catatan-catatan yang diberikan BPK tahun sebelumnya, selain itu monitoring dan asistensi di seluruh OPD saat penyusunan laporan terus diperkuat.

"Pada akhirnya kita bisa pertahankan WTP. Dan ada empat laporan keuangan daerah yang diperiksa BPK yakni realisasi anggaran per 31 Desember 2013, neraca per 31 Desember 2013, arus kas dan catatan keuangan," kata Iwa. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,