Gaji Telat 6 Bulan, Anggota Dewan Segel Gedung DPRD

Gaji Telat 6 Bulan, Anggota Dewan Segel Gedung DPRD

Baturaja - Kasus terlambatnya pembayaran gaji atau upah, tidak serta merta menjadi milik pegawai rendahan atau pun kaum buruh. Sebab ternyata di Baturaja, kasus semacam ini menimpa kalangan anggota dewan yang terhormat. Sejumlah anggota dewan Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, belum menerima gaji selama enam bulan akibat sanksi keterlambatan pembahasan APBD 2015.

Pantauan di lapangan, akibat belum menerima gaji itu sejumlah anggota dewan yang kesal menyegel Gedung DPRD Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) di Baturaja, Senin (8/6/2015), sekitar pukul 14.35 WIB yang dampaknya aktifitas para staf di sekretariatan menjadi terganggu karena dipaksa keluar dari gedung.

Namun sayangnya dari puluhan wakil rakyat yang mengeksekusi pintu utama gedung di lantai atas dan bawah menggunakan gembok berantai itu, tidak ada satu anggota dewan pun bisa dikonfirmasi terkait penyegelan tersebut.

"Tidak ada statemen dari kami. No coment, no coment," kata sejumlah anggota dewan yang menjawab kompak pertanyaan wartawan saat dikonfirmasi.

Menurut informasi di lapangan, dari sejumlah staf DPRD OKU mengaku penyegelan gedung akibat gaji anggota dewan tidak dibayarkan oleh pihak Bank Sumsel Babel (BSB) cabang Baturaja sejak Januari-Juni 2015.

"Itu menjadi konsekuensi yang harus mereka terima karena terlambat membahas APBD 2015. Sejatinya, pada bulan ini mereka sudah dapat menerima gaji selama enam bulan, terhitung Januari hingga Juni yang dicairkan melalui BSB setempat," kata beberapa wakil rakyat itu.

Wakil Pimpinan BSB Cabang Baturaja, Sobirin, saat dikonfirmasi secara terpisah mengatakan bahwa belum dicairkannya gaji anggota DPRD setempat karena ada beberapa debitur (dari kalangan anggota dewan) yang enggan dipotong gajinya untuk membayar pinjaman.

"Boleh dikatakan mereka tidak mau dipotong atau ingin terima utuh. Karena ada di antara mereka (anggota dewan) yang meminjam ke bank, dan sumber pemotongannya melalui gaji, ya harus kita potong," ujarnya.

Namun, menurut Sobirin, belum ada kata sepakat perihal itu dan pihaknya sendiri tentunya tidak bisa langsung memutuskan apakah gaji langsung dibayar tanpa dipotong atau tidak.

"Saya sendiri tidak bisa memutuskan karena tidak punya kewenangan. Kami menunggu keputusan pusat, jadi belum dapat disimpulkan," ujarnya.

Pihaknya menegaskan, gaji itu akan dikeluarkan apabila prosedurnya terpenuhi.

"Tidak bisa dicampuradukkan. DPRD ada aturan sendiri, kami juga ada aturan sendiri. Nah, sepertinya belum singkron masalah aturan itu," jelasnya.

Ia mengatakan, ada 23 orang anggota dewan yang jadi debitur di BSB Konvensional Cabang Baturaja, untuk di BSB Syariah tidak tahu ada berapa orang.

Para debitur itulah, kata dia, yang enggan gajinya dipotong dan meminta ditunda dulu karena beralasan ada hal mereka ingin selesaikan.

Ia menegaskan, pihaknya bukan menahan gaji anggota dewan melainkan hanya menjalankan prosedur yang berlaku.

"Kami sudah santun bahwa potongan hutang diambil dari gaji. Karena pinjaman anggota dewan ini kategorinya sama dengan pegawai, sebab sumbernya gaji. Jadi kami potong dari sana. Dan memang seharusnya kami berhak melakukan itu," katanya.

Dia mengemukakan, pihaknya akan langsung mencairkan gaji anggota dewan dengan catatan harus dipotong sesuai perjanjian sebelum transaksi pinjaman dengan ketentuan semua debitur tadi sepakat dipotong.

Sebab, kalau hanya satu atau dua orang yang mau dipotong, sedangkan debitur lain menolak, ya tidak bisa juga.

"Harus persetujuan debitur, karena kami ada pertanggung jawaban dan akan kena sanksi. Karena uang itu tinggal dibayarkan, sekarang tinggal pemahaman aturan masing-masing dua lembaga ini saja," jelasnya. (AY)

.

Categories:Daerah,
Tags:,