KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo Calon Panglima TNI

KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo Calon Panglima TNI

Calon Panglima TNI, KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo.(Net)

Jakarta  - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengucapkan terima kasih karena dicalonkan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat Panglima TNI baru mengantikan Jenderal Moeldoko yang akan pensiun pada bulan Agustus mendatang. 

"Terima kasih, mohon doa restunya," kata Gatot, ketika dikonfirmasi, di Jakarta, Selasa (9/6/2015).

Ia pun tak berkomentar banyak soal penunjukan dirinya menjadi calon Panglima TNI. Dirinya hanya mengucapkan terima kasih dan meminta doa kepada semua pihak agar seluruhnya berjalan lancar.

Presiden Jokowi sudah memberikan surat pengajuan calon Panglima TNI baru kepada DPR RI.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo lahir di Tegal, Jawa Tengah 13 Maret 1960, dia merupakan lulusan Akademi Militer 1982. Di TNI AD, karir Gatot terhitung cemerlang dengan menduduki sejumlah jabatan strategis di TNI AD, dimana jabatan sebelum menjadi KSAD adalah Pangkostrad.

Gatot Nurmantyo adalah seorang perwira tinggi TNI AD yang berpengalaman di kesatuan infanteri baret hijau Kostrad. Beberapa jabatan strategis pernah disandangnya antara lain: Danrindam Jaya; Danrem 061/Suryakencana (2006-2007); Kasdivif 2/Kostrad (2007-2008); Dirlat Kodiklatad (2008-2009); Gubernur Akmil (2009-2010); Pangdam V/Brawijaya (2010-2011); Komandan Kodiklat TNI AD (2011-2013); Pangkostrad (2013-2014); dan KSAD (2014-sekarang).

Dengan segudang pengalamannya yang lengkap dari satuan tempur, satuan teritorial serta satuan pendidikan, diharapkan Gatot dapat semakin membawa TNI yang saat ini sedang dalam proses modernisasi alutsista besar-besaran menjadi TNI yang modern, tangguh dan disegani.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengemukakan, Presiden Joko Widodo mengusulkan ke DPR nama KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai calon Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Menurut Fahri di Jakarta, Selasa (9/6), surat dari Presiden Jokowi segera ditindaklanjuti oleh DPR RI.

"Kita bawa ke rapim, dari rapim ke bamus, lalu diputuskan bagaimana surat itu," katanya.

Biasanya, kata Fahri, Komisi I DPR yang melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper).

Dia pun menegaskan bahwa hal itu bisa saja dilakukan pekan ini.

Namun Fahri mengingatkan Presiden Jokowi bisa memberikan kepastian dan jangan sampai muncul persoalan seperti yang terjadi pada pemilihan Kapolri beberapa waktu lalu. "Sikap netral Jokowi tetap harus diperlihatkan," katanya.(Ode)**
.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,