Pemprov Diminta Evaluasi Program KCR

Pemprov Diminta Evaluasi Program KCR

Bandung - DPRD Jawa Barat meminta pemerintah provinsi mengevaluasi program Kredit Citra Rakyat (KCR) yang disalurkan oleh Bank BJB Tbk terkait adanya catatan dari BPK terhadap program tersebut seperti jumlah kredit macet yang tinggi.

"Komisi III akan memanggil Bank BJB dalam waktu dekat ini. Kami akan mempertanyakan, meminta laporan mengapa sampai ada catatan dari BPK itu," kata Ketua Komisi III DPRD Jawa Barat Didin Supriadin, di Bandung, Rabu (10/6/2015).

Menurut dia, sejumlah catatan yang diberikan BPK terhadap program KCR tersebut tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014 harus menjadi perhatian pemerintah.

"Karena tujuan dasar dari program tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakatnya melalui program KCR itu," kata dia.

Selain kredit macet atau NPL (non performing loan) yang tinggi, lanjut Didin, permasalahan lainnya ada dalam program KCR adalah sasaran penerimanya tidak tepat.

"Karena kucuran dana yang diberikan Pemprov Jabar untuk program ini sejak pertama kali digulirkan sampai sekarang mencapai Rp250 miliar. Ini kan jumlah yang besar," kata dia.

Pada tahun 2015, kata Didin, Pemprov Jawa Barat mengucurkan dana Rp50 miliar untuk program KCR melalui Bank BJB Tbk.

"Jadi evaluasi terhadap program ini hal mutlak dan harus dan Bank BJB harus bertanggung jawab mereka menyalurkan uang rakyat," ujar dia.

Terlepas dari permasalahan KCR tersebut, politisi dari Fraksi Partai Demokrat DPRD Jabar ini mengapresiasi raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2014.

"Ini sebuah prestasi tersendiri bagi Pemprov karena berhasil mempertahankan opini WTP yang keempat kalinya. Dan jumlah kabupaten/kota yang menerima WTP juga naik menjadi 12 daerah," kata dia. (AY)

.

Categories:Bandung,
Tags:,