Sidang DPRD Bisa Jegal Ahok Jadi Gubernur

Sidang DPRD Bisa Jegal Ahok Jadi Gubernur

Sidang DPRD Bisa Jegal Ahok Jadi Gubernur

Jakarta - Sesuai Perppu No. 1 Tahun 2014 pemilihan gubernur, walikota, dan bupati dilakukan melalui sidang paripurna DPRD. Oleh karena itu, langkah Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) untuk menjadi orang nomor satu di DKI tidak akan berjalan mulus. 
 
Menurut Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia (UII) Masnur Marzuki, Kamis (23/10/2014), secara terperinci pemilihan kepala daerah lewat DPRD tertuang dalam Pasal 174 ayat (2) Perppu tersebut.
 
"Dalam pasal itu disebutkan, apabila sisa masa jabatan gubernur berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatan di atas 18 bulan, maka dilakukan pemilihan gubernur melalui DPRD provinsi," katanya.
 
Sementara dalam Pasal 174 ayat 2 tercantum, gubernur hasil pemilihan melalui DPRD provinsi meneruskan sisa masa jabatan gubernur yang berhenti atau yang diberhentikan. 
 
Dia menyebutkan, dalam Pasal 199 Kententuan Lain-Lain, ketentuan dalam undang-undang itu juga berlaku bagi penyelenggara pemilihan di daerah khusus, seperti Aceh, DIY dan juga termasuk DKI.
 
Menurutnya, kondisi itu membuat Ahok sulit menjadi Gubernur DKI definitif. Apalagi, dia saat ini tidak bernaung di bawah partai setelah memutuskan keluar dari Gerindra. "Ya bisa saja dia menyesal keluar dari partai pengusungnya dulu," tegas Masnur. (Jr.)**
.

Categories:Politik,
Tags:nasional,