Gedung DPR Memanas, Rapat Dana Aspirasi Ricuh

Gedung DPR Memanas, Rapat Dana Aspirasi Ricuh

Ilustrasi, Kericuhan di Gedung DPR.(Net)

Jakarta -  Rapat Paripurna DPR yang membahas Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dana apirasi yang dipimpin Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan,  diwarnai perdebatan sengit dan hujan interupsi. Debat terjadi antara Wakil Ketua Fraksi NasDem Johnny G Plate dan anggota Fraksi Partai Golkar sekaligus Wakil Ketua Panja UP2DP, Misbakhun.
 
"Kami menolak dan tidak mengirimkan anggotanya dalam usulan UP2DP," kata Johnny di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2015). Program dana aspirasi, menurutnya bertentangan dengan konstitusi dan tidak mengindahkan asas pemerataan. 
 
Namun, saat sedang mengajukan pendapat, Misbakhun menyela dan meminta agar tak ada lagi perdebatan soal dana aspirasi. "Pimpinan, perdebatan ini sudah selesai," sela Misbakhun. Namun, Taufik tetap mengijinkan Johnny untuk melanjutkan argumennya.
 
"Seluruh anggota fraksi NasDem tidak mengikuti acara kedua dan meninggalkan ruang rapat. Kami tidak bertanggungjawab atas potensi penyimpangan keuangan negara," kata Johny diikuti tujuh anggota untuk walk out.
 
Melihat anggota Fraksi NasDem meninggalkan rapat, Misbakhun berucap syukur. "Alhamdulillah," katanya. Mendengar itu, Johnny kembali nyeletuk. "Bertanggungjawablah dalam menggunakan uang negara," sindirnya. Meski berdebat dan saling sindir, Jhonny tetap menghampiri Misbakhun dan keduanya lalu bersalaman.
 
Sebelumnya, DPR telah sepakat anggaran per tahun terhadap UP2DP kepada anggota dewan Rp 20 miliar. Pelaksana tugas (Plt) KPK Taufiequrachman Ruki menilai, jatah anggota dewan mendapat Rp 20 miliar masih dianggap terlalu kecil, lantaran banyak infrasktruktur di Daerah Pemilihan (Dapil) masih perlu dibenahi.
 
"Berapa banyak proyek, perbaikan musala, sanitasi, atap sekolah yang di dapil. Ini anggarannya sangat kecil," ujar Ruki. Mengenai apakah usulan itu KPK tidak setuju? Ruki enggan menjawabnya. Lantaran lembaga yang dipimpinnya tidak mencakup hal itu. 
 
Menurutnya, KPK hanya dimintai pendapat oleh DPR tentang usulan dari program itu. "KPK tidak dalam kapasitas untuk setujui atau tidak setujui, membolehkan atau tidak. Semuanya dikembalikan ke mekanisme pembahasan anggaran oleh pemerintah yang disetujui DPR," katanya.
 
Ruki berjanji, setelah pemerintah meyetujui program itu akan mengawasi anggaran tersebut agar anggaran tersebut tepat sasaran. "Yang saya minta perhatian ke Anggota DPR adalah tata kelolanya harus baik," katanya, (Jr.)**
.

Categories:Nasional,
Tags:nasional,